Ribuan ASN di Aceh Dikerahkan untuk Percepat Penanganan Dampak Bencana 

Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 3.000 sukarelawan aparatur sipil negara ke sejumlah wilayah terdampak bencana ekologis di Aceh. Pengerahkan para ASN itu diharapkan bisa mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari penyediaan layanan kebutuhan dasar hingga pemulihan fisik di wilayah-wilayah terdampak.

”Pengerahan para ASN ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli terhadap warga terdampak bencana,” ujar Sekretaris Daerah Aceh M Nasir saat pelepasan sukarelawan ASN di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (28/12/2025), dari pernyataan yang diterima Kompas di Palembang, Sumatera Selatan.

Nasir, yang juga Ketua Pos Komando Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh, mengatakan, hingga saat ini atau lebih dari sebulan pascabencana, kondisi darurat masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak di Aceh. Karena itu, Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana yang berlaku hingga 14 hari ke depan atau mulai dari 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Kondisi darurat masih terjadi karena bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur pribadi ataupun umum. Bencana itu pun telah mengganggu dan melumpuhkan layanan dasar masyarakat. Akibatnya, aktivitas keseharian masyarakat belum sepenuhnya pulih, terutama di sektor perekonomian.

Berdasarkan Laporan Pantuan Data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Posko Terpadu Pemerintah Aceh pada Minggu pukul 16.00 WIB, bencana menyebabkan 513 jiwa tewas, 31 orang hilang, 474 orang luka berat, dan 4.939 orang luka ringan. Bencana itu pun mengakibatkan 69.956 keluarga atau 278. 809 jiwa mengungsi di 1.008 lokasi.

Selain itu, bencana di Aceh menyebabkan kerusakan harta benda berupa sedikitnya 130.000 rumah warga, 51.335 hektar (ha) sawah, 25.074 ha kebun, dan 39.910 ha tambak. Tercatat 102.906 hewan ternak milik warga juga mati.

Di sisi lain, bencana itu merusak fasilitas umum berupa 236 gedung perkantoran, 732 sekolah, 669 pondok pesantren, 193 rumah sakit/puskesmas, dan 638 tempat ibadah. Sebanyak 1.098 jalan dan 492 jembatan juga rusak.

Karena dampak yang ditimbulkan sangat besar dan luas, penanganannya butuh dukungan dari semua pihak. Pemerintah Aceh mengerahkan ribuan ASN sebagai sukarelawan untuk mempercepat penanganan dampak bencana tersebut.

Ribuan sukarelawan ASN itu dijadwalkan bertugas selama dua hari, yakni 29-30 Desember 2025. Mereka ditugasi membersihkan fasilitas umum yang masih tertimbun lumpur ataupun material sisa bencana. Di samping itu, mereka akan membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, dan penguatan layanan sosial.

”Tidak hanya untuk membantu pemulihan fisik, para sukarelawan ASN diharapkan bisa memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, mulai dari kebersihan lingkungan, akses fasilitas umum, hingga dukungan layanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak,” kata Nasir.

Nasir menuturkan, pengerahan sukarelawan ASN kali ini merupakan tahap awal. Ke depan, pengerahan lanjutan akan dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan di lapangan. ”Kami memastikan penanganan dampak bencana oleh sukarelawan ASN dilakukan secara terkoodinasi dengan mengutamakan keselamatan dan menghormati kearifan lokal,” katanya.

Secara spesifik, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, sekitar 3.000 orang yang dikerahkan adalah sukarelawan ASN tahap awal. Mereka ditugaskan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya.

”Semula, sebagian sukarelawan ASN tahap awal akan ditugaskan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Namun, karena kondisi lapangan tidak memungkinkan akibat air sungai kembali meluap, yang mengganggu akses di Jembatan Tange Besi (di Bener Meriah), maka semua sukarelawan ASN tahap awal dialihkan ke kawasan pesisir timur,” ujarnya.

Setelah tugas sukarelawan ASN tahap awal berakhir, Pemerintah Aceh akan kembali mengerahkan sukarelawan ASN lainnya. Serangkaian kegiatan yang sama berikutnya akan dilakukan di wilayah tengah atau pegunungan, tenggara, dan pesisir barat. ”Kegiatan lanjutan akan menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan,” kata Muhammad MTA.

Dalam tugasnya, para sukarelawan ASN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lintas instansi lain, seperti TNI/Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuannya ialah memastikan keselamatan dan kesehatan mereka selama bertugas.

”Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi pemerintah pusat. Kami berharap semua pihak terus bersatu demi misi kemanusiaan. Semoga dengan ini, Aceh bisa segera bangkit dari dampak bencana ini,” lanjutnya.

Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi pemerintah pusat. Kami berharap semua pihak terus bersatu demi misi kemanusiaan. Semoga dengan ini, Aceh bisa segera bangkit dari dampak bencana ini.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin mengatakan, pihaknya meminta sekolah-sekolah terdampak bencana kembali melaksanakan pembelajaran pada 5 Januari 2026. Kendati demikian, kebijakan itu hanya ditujukan bagi sekolah yang masih memungkinkan menyelenggarakan aktivitas belajar di ruang kelas.

”Kami mengimbau, menganjurkan, sekaligus memerintahkan agar bagaimanapun pembelajaran tetap dilakukan dengan anak-anak belajar di ruang kelas,” tutur Murthalamuddin, yang juga Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh.

Menurut dia, keterbatasan fasilitas, seperti ketiadaan bangku, kursi, dan buku pelajaran, tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembelajaran. Kegiatan belajar masih bisa dilakukan dalam bentuk diskusi, berbagi pengalaman, atau saling cerita antara siswa dan guru.

Selain demi menjaga keberlangsungan pendidikan, aktivitas belajar pun berguna sebagai bagian dari upaya pemulihan psikologis atau trauma healing bagi siswa korban bencana. ”Yang utama, anak-anak bisa melupakan trauma dan kepedihan akibat bencana, sekaligus tetap berinteraksi dengan teman-temannya,” ucapnya.

Sebaliknya, para guru diharapkan bisa memfasilitas kegiatan positif di sekolah dan memastikan anak-anak tidak melakukan tindakan negatif. Kondisi emosional siswa korban bencana cenderung belum stabil sehingga membutuhkan kesabaran dan perhatian lebih dari para pendidik. ”Guru harus memahami kondisi emosional anak-anak dan menjaga mereka selama berada di sekolah,” ujar Murthalamuddin.