Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut partainya mendukung usulan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal itu merupakan sikap PKB sejak lama.
“PKB sudah lama mengusulkan itu,” ucap Cak Imin, Senin (29/12).
“Itu sikap PKB sejak lama,” tambahnya.
Adapun usulan ini sempat dilayangkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo dalam pidatonya.
Cak Imin sepakat dengan usulan itu. Menurutnya, wacana ini merupakan implementasi dari Pancasila dan lebih efisien ketimbang menggelar pemilihan langsung.
"Ya tentu ini bagian dari evaluasi yang terus kita dalami. Saya secara prinsip setuju karena itu efisien dan melaksanakan sila kelima, dari musyawarah mufakat untuk demokrasi kita," ujar Cak Imin usai acara meet and greet bersama kader PKB terpilih di Hotel Patra Jasa Semarang, Minggu (15/12).
Menko Pemberdayaan Masyarakat ini menuturkan, memang ada pro dan kontra termasuk anggapan wacana ini merusak demokrasi Indonesia. Namun baginya, pemilihan langsung merupakan proses yang melelahkan.
"Iya demokrasi prosedural karena kita sudah coba berapa kali nih 6 kali pemilihan langsung yang melelahkan," kata Cak Imin.
Gerindra Dukung
Partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra, mendukung wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD ini. Sekjen Gerindra, Sugiono menilai mekanisme ini lebih efisien dari segi waktu penjaringan kandidat, ongkos politik, hingga pelaksanaannya.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya dikutip, Senin (29/12).
Sementara, Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi menilai perlu ada keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika ditemukan banyak dampak negatif dari mekanisme yang berjalan saat ini. Salah satu sorotan utama adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung.
"Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," ujar Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
