Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%. Padahal dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia telah lima kali menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) pada 2025.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto membandingkan tren penurunan BI-Rate pada 2024 dan 2025. Sepanjang 2024, katanya, kebijakan suku bunga Bank Indonesia cenderung pro-stabilitas. Dari Januari sampai Desember tahun itu, BI-Rate tidak bergerak dari angka 6%, bahkan pernah sempat naik ke 6.25% beberapa bulan. Di sisi lain pada 2025, mulai Januari, terlihat upaya pro-pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan ke 5,75%, hingga pada posisi hari ini adalah 4,75%.
“Selama di 2025, itu terdapat setidaknya lima kali penurunan BI rate. Itu menggambarkan bahwa ada upaya dari kebijakan moneter itu untuk lebih mendorong kepertumbuhan ekonomi. Artinya kebijakan moneter 2025 itu cenderung ekspansif dibandingkan dengan 2024,” kata Eko dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun Indef secara daring, Senin (29/12).
Namun catatan Indef, kata Eko, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi belum ‘nendang’. Kalau diperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan III lalu sebesar 5,04%, sebelumnya 5,12%, sebelumnya lagi 4,8%, dan c-to-c baru 5%.
“Jadi belum ada bedanya, 2024 kalau tidak salah itu 5,03%. Jadi hampir sama situasinya. Seolah-olah ada penurunan BI rate dan tidak ada penurunan BI rate kok situasinya sama?” katanya.
Hal itu terjadi, lanjut Eko, setidaknya karena dua aspek. Pertama, rumitnya permasalahan sektor riil. Kedua, ‘godaan cuan’ dari surat utang pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan imbal hasil (yield) yang menggiurkan.
“Ya bagaimana kredit mau tumbuh kalau digoda terus oleh pemerintah sendiri, oleh fiskal? Sisi fiskalnya itu yield-nya menggiurkan dibandingkan dengan bunga deposito. Di sisi lain, BI sendiri mengeluarkan instrumen SRBI yang lebih cuan dibandingkan bank umum menaruh di sektor riil, di kredit, karena ada risiko di situ,” jelasnya.
Indef memberikan catatan bahwa tidak ada keselarasan antara target pertumbuhan dan target pertumbuhan kredit. Menurut Eko, target kredit yang hanya 8%-12% tidak akan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 6% seperti yang diinginkan pemerintah tahun depan.
Ia mencontohkan periode 2010-2014 ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,5%-6,5%, pertumbuhan kreditnya minimal di kisaran 20%, bahkan sempat 25%.
“Artinya kalau kita bicaranya 6%, 8%, tapi pertumbuhan kredit kita hari ini di bawah 8%, ya nggak akan (tercapai). Kami usul, (kredit) perlu tumbuh dua kali lipat dari pertumbuhan saat ini,” papar Eko.
“Kalau (sekarang) ini katakanlah 8%, berarti paling tidak 15% atau 16% pertumbuhan kredit yang diperlukan untuk bicara pertumbuhan 5,4%. Kalau (target pertumbuhan ekonomi) 6% ya kredit itu 20% lebih,” imbuhnya.
Hal itu karena faktanya di Indonesia, ujar Eko, 70% likuiditas masih ditentukan oleh sektor perbankan. Kalau perbankan tidak menyalurkan kredit secara kencang, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari saat ini.
“Mungkin kalau bicara Amerika, beda lagi ceritanya, mereka sudah sangat dinamis, bahkan 70% ekonominya tergantung sektor jasa. Tapi di kita, 70% dari ekonomi kita itu likuiditasnya dihasilkan atau ditentukan dari mengucur atau tidaknya dana perbankan ke sektor riil,” ungkapnya.
“Dulu ketika tumbuh 6%, sektor riil itu dikucuri oleh mereka kredit dengan laju 20%. Sekarang katakanlah nanti tercapai (kredit) 10%, terus kita mau berharap 6%, itu susah. Berarti realistis saja, kalau target kredit 8%-12%, jatuh-jatuhnya pertumbuhan ekonomi akan 5%,” pungkasnya. (E-3)
