FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang dilontarkan sejumlah elite politik menuair reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Suara penolakan terhadap ide tersebut tidak kalah lantangnya.
Diketahui, beberapa partai politik yang memiliki perwakilan di senayan telah menyatakan setuju dengan dikembalikannya pilkada ke DPRD. Partai yang cenderung mendukung seperti Partai Golkar, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Gerindra.
Kendati banyak didukung elite politik di senayan, politikus Partai Demokrat, Benny K Harman menyatakan pandangan yang berbeda. Dia cenderung tidak setuju jika pemilihan kepala daerah yang selama ini ditentukan oleh rakyat harus dihilangkan.
“Ini suara rakyat, kehendak rakyat. Sebaiknya jangan lah dilawan,” tandas Benny K Harman, Senin (29/12).
Anggota Komisi III DPR RI itu tidak menampik jika pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung memiliki beberapa masalah. Namun demikian, dia berpendapat bahwa masalah yang timbul tersebut tidak harus menjadi alasan hak rakyat memilih sendiri pemimpinnya dikebiri.
Mestinya kata dia, yang perlu dilakukan elite politik bersama pemerintah adalah melakukan perbaikan terhadap berbagai masalah yang diidentifikasi selama pilkada langsung terjadi. Salah satunya adalah membuat Undang-undang atau aturan pilkada yang bisa lebihh baik.
“Ada banyak problem yang timbul dengan Pilkada langsung, mari kita perbaiki problem2 tersebut dengan membuat UU dan aturan Pilkada yang lebih baik lagi,” imbuhnya.
Dia lantas mengajak semua pihak untuk tidak cepat berputus asa, apalagi hal tersebut menyangkut perjuangan terhadap aspirasi masyarakat secara luas.
“Jangan pernah kita putus asa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Karena rakyat, kita berkuasa. #RakyatMonitor,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).
Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya. (fajar)
