Syuriyah-Tanfidziyah PBNU Bakal Gelar Rapat Gabungan, Bahas Tindak Lanjut Islah Lirboyo

JAKARTA, KOMPAS – Komunikasi intens terus dijalin oleh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU setelah islah tercapai di Lirboyo. PBNU bahkan telah merencanakan untuk menggelar rapat gabungan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah untuk membahas tindak lanjut islah, termasuk soal kepengurusan yang sebelumnya sudah dirombak.

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya menyepakati islah setelah satu bulan berpolemik. Dalam rapat konsultasi Syuriah dengan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025), keduanya sepakat untuk menggelar muktamar bersama pada 2026. Muktamar untuk mengakhiri perbedaan pandangan serta menyelesaikan dinamika internal jam’iyah itu dipastikan digelar secara konstitusional sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pengurus Tanfidziyah PBNU KH Amin Said Husni memastikan Islah ini akan berujung pada Muktamar bersama. Namun, dia tidak menyampaikan kapan agenda tersebut bakal berlangsung.

“Muktamar itu pasti. Hanya saja kapan dan di mana itu belum pasti. Masih tahapan-tahapan yg harus dilalui. Tapi arahnya jelas menuju ke Muktamar,” paparnya saat dihubungi, Senin (29/12/2025).

Salah satu tahapan yang disiapkan adalah rapat gabungan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah. Meski belum juga ditetapkan kapan agenda itu digelar, Amin menjelaskan bahwa rapat gabungan tersebut dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut kesepakatan islah antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar atau Kiai Miftach dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Rapat gabungan, lanjut Amin, juga digelar untuk memastikan kembali kepengurusan yang sudah sempat dirombak, baik oleh pimpinan Tanfidziyah maupun Syuriyah. Salah satunya, terkait posisi Amin yang sebelumnya ditetapkan oleh Gus Yahya sebagai pimpinan Tanfidziyah sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU menggantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

“Tahapan terdekat Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah untuk membahas tindak lanjut keputusan Lirboyo. Itu (kepengurusan PBNU) termasuk poin yg masih akan dibahas bersama,” kata Amin. 

Saat dihubungi terpisah, Gus Ipul juga belum bisa menjelaskan langkah selanjutnya setelah islah tercapai. “Tunggu informasi lebih lanjut dari Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya,” ujarnya melalui pesan singkat.

Setelah islah tercapai, komunikasi jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah terjalin intens. Pada Minggu (28/12/2025), misalnya, Gus Yahya kembali bertemu dengan Kiai Miftach. Bersama dengan jajaran PBNU lainnya, Gus Yahya hadir di kediaman Kiai Miftach di Komplek Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur. Gus Ipul yang sebelumnya digeser dari jabatan Sekjen PBNU oleh Gus Yahya juga hadir dalam pertemuan itu.

Amin membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, dia menyebut pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi antar tokoh-tokoh PBNU.

“Pertemuannya kemarin (Minggu) siang. Beramai-ramai, acara silaturrahim. Tidak ada pembahasan khusus,” lanjutnya.

Lewat unggahan di akun X-nya, Gus Yahya juga menyampaikan rasa syukur atas pertemuan di kediaman Kiai Miftach itu. ”Rasa syukur tak terperi, kala bertaut kembali, mushāfahah kembali, tertawa hangat kembali. Alhamdulillāh. Siang ini (28/12) di Surabaya, di kediaman Rais Aam KH Miftachul Akhyar, kami bersimpuh bersama,” tulisnya di akun X @YahyaCStaquf.

Dalam unggahan itu pula, Gus Yahya menyampaikan bahwa dalam persoalan yang sempat membelit PBNU ini, dirinya sama sekali tidak punya rasa marah maupun benci. Persoalan itu justru membuatnya sedih.

”Kesedihan itu hari ini luruh, berganti mendiami tekad berkhidmat tanpa sisa,” tulisnya lagi.

Tak lupa, Gus Yahya menyampaikan terima kasih kepada para Kiai sepuh, jajaran Mustasyar, dan warga NU. Ia pun mengajak semua Nahdliyin bersama-sama merawat jagat, membangun peradaban dengan kebeningan hati dan keikhlasan.

Dinamika internal

Permasalahan yang membelit PBNU ini mulai mencuat saat Rapat Harian Syuriyah PBNU di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Agenda ini memutuskan Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam meminta Gus Yahya mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari setelah menerima keputusan rapat.

Namun, Gus Yahya menolak keputusan tersebut. Ia menilai rapat harian syuriyah tidak memiliki kewenangan memberhentikan ketua umum karena jabatan tersebut, menurut konstitusi NU, hanya dapat dicabut melalui forum muktamar.

Gus Yahya pun mencoba untuk membuka komunikasi untuk menjawab dua tudingan utama yang berujung pada pelengseran dirinya. Namun, permohonan pertemuan itu tidak kunjung menghasilkan titik penyelesaian.

Sebulan berlalu setelah rapat harian syuriyah, Gus Yahya belum berhasil bertemu untuk memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Berbagai jalur komunikasi untuk meminta pertemuan dengan Rais Aam tak membuahkan hasil. Bahkan, saat musyawarah kubro yang diinisiasi para sesepuh di Pesantren Lirboyo, Kediri, Minggu (21/12/2025), hanya Gus Yahya yang hadir. Sementara Miftachul Akhyar tidak menghadiri undangan tersebut.

Musyawarah Kubro di Lirboyo itu juga menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, kedua belah pihak yang berkonflik diminta melakukan islah (bertemu dan berdamai) secara sungguh-sungguh dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga hari terhitung mulai Minggu (21/12/2025) pukul 12.00 WIB. Jika dihitung, tenggat islah jatuh pada Rabu (24/12/2025) tepat pukul 12.00 WIB.

Kedua, jika dalam batas waktu yang disepakati tidak ditemukan kesepakatan islah, musyawarah kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar PBNU guna menyelenggarakan Muktamar NU 2026 dalam waktu 1 x 24 jam setelah berakhirnya tenggat islah. Namun, jika opsi pertama dan kedua tidak terpenuhi, langkah ketiga adalah menyelenggarakan muktamar luar biasa (MLB) melalui penggalangan dukungan 50 persen + 1 Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU).

Hingga akhirnya pada Rabu (25/12/205) di Lirboyo, digelar Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU dengan Mustasyar. Dalam rapat itulah, Kiai Miftach dan Gus Yahya sepakat menempuh jalan islah. Keduanya menyetujui penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU sebagai jalan konstitusional bersama.