Matamata.com - Pemerintah menetapkan target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa keputusan meningkatkan target CBP dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton bertujuan agar pemerintah memiliki ruang intervensi pasar yang lebih luas.
"Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton, kita naikkan jadi 4 juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya," ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut di Jakarta, Senin (29/12).
Zulhas menilai penambahan target serapan ini krusial dalam memperkuat peran Perum Bulog sebagai penopang stabilitas pangan nasional. Menurutnya, Bulog menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani melalui penyerapan hasil panen secara konsisten.
Efektivitas kebijakan penyerapan ini, lanjut Zulhas, tercermin dari harga gabah saat ini yang telah mencapai Rp6.500 per kilogram. Dengan cadangan 4 juta ton, pemerintah optimistis dapat melindungi kepentingan petani sekaligus konsumen secara berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa target 4 juta ton pada 2026 merupakan upaya memperkuat kemandirian pangan.
"Kita target 4 juta ton (cadangan beras pemerintah pada tahun 2026), seluruh Indonesia," kata Amran usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Sebagai catatan, Perum Bulog melaporkan realisasi pengadaan beras dari produksi dalam negeri sepanjang tahun 2025 telah mencapai 3,435 juta ton. Angka tersebut melampaui 114,5 persen dari target awal sebesar 3 juta ton. Pencapaian ini diraih tanpa adanya aktivitas impor beras oleh Bulog untuk penambahan CBP pada tahun ini.
