FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Budaya, Geizs Chalifah, menyinggung Partai Gerindra yang ikut mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Kritik tersebut ia sampaikan dengan menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Geizs menegaskan, penjelasan Sugiono terkait wacana pilkada tak langsung itu tidak menunjukkan pemahaman yang memadai.
Bahkan, ia membandingkan Sugiono dengan politisi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, yang dia anggap jauh lebih memahami substansi persoalan.
“Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya tolol,” ujar Geizs di X @GeizsChalifah (30/12/2025).
Dikatakan Geizs, perbedaan kapasitas intelektual antara Sugiono dan Andi Mallarangeng terlihat jelas dari cara keduanya menjelaskan isu pilkada melalui DPRD.
Ia menyebut Andi Mallarangeng mampu berbicara secara utuh dan memahami konteks demokrasi yang sedang diperdebatkan.
“Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng). Kapasitas otak keduanya beda jauh,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Andi Mallarangeng mengetahui secara jelas apa yang disampaikannya ke publik, berbeda dengan Sugiono yang justru memunculkan tanda tanya besar.
“Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tandasnya.
Terpisah, Jhon Sitorus, mengaku heran dengan sikap Partai Gerindra yang mendukung usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD dengan alasan efisiensi.
Dikatakan Jhon, wacana tersebut muncul di saat yang tidak tepat, ketika masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana alam.
Ia menegaskan, di tengah tragedi banjir bandang yang belum tertangani sepenuhnya, perhatian elite politik justru beralih pada manuver kekuasaan.
“Tragedi banjir bandang belum selesai, bencana demokrasi sedang disiapkan,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Senin (29/12/2025).
Ia mempertanyakan sensitivitas politik partai-partai koalisi pemerintah yang dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan politik dibandingkan penderitaan rakyat.
“Kalian tega-teganya sibuk ngurusin urusan politik koalisi di tengah bencana semengerikan ini?,” sebutnya.
Jhon dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia menekankan bahwa skema tersebut justru berpotensi merampas hak demokrasi rakyat.
“Jangan kalian rampok hak demokrasi rakyat, pilkada lewat DPRD justru mempertebal dinasti politik dan suap (korupsi),” tegasnya.
Ia juga mengingatkan posisi Gerindra sebagai partai pemerintah yang seharusnya lebih bijak dalam menentukan skala prioritas kebijakan.
“Sebagai partai pemerintah, seharusnya lebih bijak dalam memikirkan prioritas,” Jhon menuturkan.
Dalam pandangannya, fokus pemerintah semestinya diarahkan pada penanganan bencana dan akar persoalannya.
“Selesaikan urusan banjir bandang, tangkap pelakunya, kembalikan fungsi hutan,” terang Jhon.
Jhon kemudian membandingkan situasi politik saat ini dengan periode pemerintahan sebelumnya.
Ia menyebut selama satu dekade PDI Perjuangan berkuasa, tidak ada langkah yang dinilainya secepat dan sejauh ini dalam mengubah aturan politik.
“10 tahun PDI Perjuangan nggak gini-gini amat lho,” ucapnya.
Ia bahkan menuturkan pemerintahan saat ini baru berjalan singkat namun sudah melakukan banyak perubahan kebijakan.
“Kalian baru 1 tahun berkuasa udah utak-atik aturan seenak jidat,” tandas Jhon.
Jhon bilang, sejauh ini hanya satu partai yang menurutnya konsisten menolak wacana tersebut.
“Hanya PDI Perjuangan yang menolak, konsisten setia pada rakyat,” kuncinya.
(Muhsin/Fajar)
