Bisnis.com, CIREBON- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon mengamankan sebanyak 553.167 batang rokok ilegal sepanjang tahun anggaran 2025.
Temuan tersebut menjadi bukti bahwa wilayah Cirebon masih menjadi salah satu kawasan rawan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi maupun bercukai tidak sesuai ketentuan.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, mengatakan pengamanan ratusan ribu batang rokok ilegal itu merupakan hasil operasi bersama tim terpadu yang melibatkan Bea Cukai serta unsur penegak hukum lainnya.
Operasi dilakukan secara bertahap di sejumlah desa dan kecamatan yang terindikasi menjadi titik peredaran.
“Sepanjang 2025, kami bersama tim terpadu berhasil mengamankan setengah juta batang rokok ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal memang masih ada dan perlu penanganan serius,” kata Imam, Selasa (30/12/2025).
Berdasarkan rekapitulasi hasil penindakan, jumlah tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp412,6 juta, yang berasal dari cukai rokok yang tidak dibayarkan.
Baca Juga
- Kemiskinan Kota Cirebon Akhir 2025 Susut, Tapi Biaya Hidup Warga Makin Mahal
- Perayaan Tahun Baru Tanpa Pesta Kembang Api, Cirebon Pilih Jalur Religi
- Pemkab Cirebon Siapkan Dana Jumbo Rp241 Miliar, Fokus Perbaiki Jalan Rusak
Sementara itu, nilai barang rokok ilegal yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp821,4 juta, dengan asumsi nilai rata-rata Rp1.485 per batang.
Imam menjelaskan, razia rokok ilegal tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga optimalisasi penerimaan daerah melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Dana tersebut dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pembangunan, kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum.
“DBHCHT ini adalah instrumen keuangan penting. Satpol PP punya kewajiban mendukung agar pendapatan dari cukai ini bisa optimal dan kembali ke daerah untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan kemasyarakatan, termasuk penegakan aturan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Kabupaten Cirebon secara geografis berada di jalur strategis distribusi barang, sehingga kerap dimanfaatkan sebagai lintasan peredaran rokok ilegal.
Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penyimpanan di tingkat pengecer hingga pengiriman melalui jalur distribusi tidak langsung.
“Cirebon ini jalur lintasan. Ada beberapa jalur distribusi yang terindikasi digunakan. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi antara kewenangan daerah dan kewenangan vertikal seperti Bea Cukai,” kata Imam.
Menurutnya, pola peredaran rokok ilegal juga terus berubah. Jika sebelumnya mudah ditemukan di lapak terbuka, kini pelaku cenderung menyimpan barang lebih tersembunyi atau memanfaatkan sistem pengiriman tertentu.
“Pedagang sekarang semakin pintar. Barang tidak selalu dipajang. Ada yang disimpan, ada juga yang didistribusikan melalui jalur pengiriman tertentu. Ini menjadi tantangan dalam pengawasan,” ujarnya.
Satpol PP Kabupaten Cirebon, lanjut Imam, akan terus mengintensifkan operasi bersama serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan peredaran rokok ilegal, tetapi juga melindungi masyarakat dan pelaku usaha rokok legal dari praktik persaingan tidak sehat.
“Penegakan aturan ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan. Tujuannya jelas, melindungi penerimaan negara dan daerah, serta menciptakan iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.
