Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti insiden rentetan kecelakaan laut yang terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Huda mengecam lemahnya pengawasan di lapangan.
"Tragedi ini seharusnya tidak terjadi jika Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan seluruh stakeholder terkait tidak menganggap remeh warning dari BMKG. Peringatan tentang Bibit Siklon 96S sudah digencarkan sejak beberapa minggu terakhir. Ini adalah kelalaian kolektif dalam merespons deteksi dini bencana," ujar Huda kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Huda menyoroti operasional KM Putri Sakinah yang tetap berangkat pada malam hari menuju Pulau Padar saat kondisi gelombang laut yang mencapai lebih dari dua meter. Huda pun mendesak Kemenhub untuk menginvestigasi menyeluruh terkait prosedur penerbitan izin berlayar (clearance) dalam situasi cuaca ekstrem.
"Kemenhub harus melakukan investigasi khusus. Mengapa kapal bisa lepas sandar di tengah risiko cuaca seperti itu? Kita bicara soal wilayah Bali, NTB, dan NTT yang merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata internasional. Hilangnya nyawa wisatawan mancanegara adalah pukulan telak bagi reputasi keamanan wisata kita," ujarnya.
Politisi PKB ini juga mendorong Kemenhub memberlakukan moratorium izin berlayar di wilayah zona merah cuaca ekstrem. Menurutnya, syahbandar harus berani tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hingga kondisi benar-benar aman.
"Kemenhub melalui Syahbandar harus berani mengambil keputusan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal wisata maupun transportasi umum di wilayah yang terdampak langsung Bibit Siklon 96S hingga kondisi dinyatakan aman," ujarnya.
(amw/fca)
