Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Kepala KSP Muhammad Qodari melaporkan progres Makan Bergizi Gratis hingga efisiensi anggaran di tengah penanganan bencana nasional
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kepuasannya terhadap progres capaian sejumlah program strategis nasional menjelang penutupan tahun 2025.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, usai melakukan pertemuan tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 Desember 2025.
Dalam laporannya, Qodari yang didampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, memaparkan evaluasi mendalam mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai menunjukkan dampak nyata.
Selain itu, penguatan peran Danantara sebagai pilar ekonomi baru turut menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut.
"Presiden sangat mengapresiasi efektivitas program prioritas yang berjalan. Beliau menaruh optimisme besar bahwa fondasi pembangunan di tahun 2026 dan 2027 akan jauh lebih kokoh," ujar Qodari kepada media.
Transformasi Ekonomi Desa dan Resiliensi Anggaran
Laporan tersebut juga mencakup langkah progresif pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang kini telah memasuki fase pembangunan fisik gerai. Inisiatif ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
Menanggapi tantangan rehabilitasi pascabencana di beberapa wilayah, Qodari menegaskan bahwa agenda darurat tersebut tidak akan mengganggu stabilitas program prioritas.
Pemerintah, menurutnya, telah mengimplementasikan strategi efisiensi serta optimalisasi sumber pendanaan agar seluruh agenda tetap berjalan sesuai jadwal.
"Arah kebijakan Presiden jelas, yakni memastikan seluruh program prioritas berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mengakselerasi roda ekonomi nasional," tambah Qodari.
Percepatan Sektor Perumahan
Di sisi lain, sektor infrastruktur sosial turut mendapat perhatian khusus. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Kepala Negara memberikan instruksi tegas untuk mempercepat skema renovasi hunian bagi masyarakat.
Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah mengunci alokasi anggaran khusus untuk renovasi rumah dalam APBN 2026. Langkah ini diambil guna memastikan hak dasar rakyat atas hunian yang layak dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Pertemuan akhir tahun ini menandai komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan tantangan domestik yang fluktuatif.
Editor: Redaksi TVRINews
