Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang penutupan tahun 2025.
Kepala KSP Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih, termasuk implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatnya peran Danantara, serta progres Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang mulai memasuki tahap pembangunan gerai.
"Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini," kata Qodari kepada wartawan usai pertemuan, Selasa, 30 Desember 2025, malam.
Baca Juga :Prabowo Gratiskan Biaya Urus Dokumen Korban Bencana Sumatra
Qodari menambahkan, Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027. Presiden, kata dia, menekankan, seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi nasional.
"Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan," ujar Qodari.
Terkait penanganan bencana, Qodari memastikan upaya rehabilitasi tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif melalui efisiensi anggaran serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif.
"InsyaAllah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan ya. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang," ucap Qodari.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada percepatan program renovasi rumah. Fahri menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran renovasi rumah dalam APBN 2026.
"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah," kata Fahri.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari. Foto: Istimewa
Namun demikian, Fahri mengakui pelaksanaan renovasi rumah di kawasan perkotaan menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait keterbatasan lahan dan persoalan tata ruang. Untuk itu, pemerintah tengah merancang mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.
"Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan," pungkas Fahri.
