Polemik Usulan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD, DPR Singgung Mahalnya Ongkos Politik

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti angkat bicara soal usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Ia mengatakan usulan tersebut tak seharusnya dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

"Wacana ini kerap disederhanakan sebagai tarik-menarik antara demokrasi dan kemunduran politik. Padahal, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada romantisme bentuk demokrasi, melainkan pada keberanian membaca realitas dan mengoreksi sistem agar tetap bekerja untuk rakyat," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Desember 2025.

Di sisi lain, Azis tak memungkiri bahwa Pilkada langsung menjadi terobosan penting untuk mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya. Namun, ia menyoroti berbagai permasalahan yang ada dalam mekanisme Pilkada langsung. Salah satunya, yaitu ongkos politik yang tinggi.

"Biaya atau ongkos politik yang sangat tinggi telah mendorong kompetisi berbasis modal, bukan gagasan. Di banyak daerah, calon kepala daerah harus mengeluarkan ongkos yang jauh melampaui kapasitas pendapatan resminya. Konsekuensinya terlihat jelas, praktik transaksional sebelum dan sesudah pemilihan, kebijakan yang sarat kepentingan, hingga kepala daerah yang berhadapan dengan persoalan hukum," katanya.

Selain itu, lanjut dia, muncul permasalahan lain di antaranya polarisasi sosial hingga sengketa hasil Pilkada yang menghilangkan substansi dari demokrasi itu sendiri.

Politikus Gerindra itu menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dipertimbangkan secara rasional. Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan yang juga lahir dari mandat rakyat.

"Pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan salah satu opsi konstitusional yang layak dipertimbangkan secara rasional. DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat dan bekerja dalam ruang politik yang relatif lebih terawasi," kata Azis.

"Dengan desain yang transparan, uji publik terbuka, penyampaian visi-misi yang terukur, rekam jejak calon yang dapat diuji, serta pengawasan media, mekanisme ini berpotensi menekan biaya politik dan memindahkan kompetisi dari arena mobilisasi uang ke arena gagasan dan kapasitas kepemimpinan," sambungnya.