Pantau - Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keterbukaan dan sikap adaptif dalam menerima kritik serta respons positif terhadap masukan publik.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menyatakan bahwa tidak banyak institusi negara yang bersedia dikritik secara terbuka seperti yang ditunjukkan oleh Kapolri dan jajarannya saat ini.
“Kami menyampaikan begini, memang tidak banyak institusi yang rela dikritik. Saya lihat Pak Kapolri dan jajaran, walaupun pedas kritik ini satu hal yang biasa cukup baik dan mudah-mudahan bisa ditiru juga oleh lembaga-lembaga lain,” ungkap Totok.
Koordinasi dalam Penanganan Kasus Jurnalistik MeningkatTotok menyampaikan bahwa Dewan Pers telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa setiap pengaduan perkara yang berkaitan dengan kerja jurnalistik akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Pers sebelum diproses lebih lanjut oleh penyidik.
“Hal yang baik yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sekarang itu para penyidik di level polres, bahkan polda, itu selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers manakala ada kasus yang kira-kira itu, ‘ini ada unsur wartawannya ini bagaimana?’,” ujarnya.
Koordinasi ini disebut sejalan dengan keberadaan nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kapolri, serta perjanjian kerja sama (PKS) antara Kabareskrim dan Dewan Pers yang menekankan pentingnya penyelesaian persoalan pers melalui mekanisme Dewan Pers.
“Artinya Kepolisian menyadari betul apa yang disampaikan dalam MoU antara Dewan Pers dengan Pak Kapolri. Termasuk perjanjian kerja sama (PKS)... agar setiap persoalan pers itu diselesaikan melalui Dewan Pers,” jelas Totok.
Permintaan Ahli Pers Meningkat, Cerminkan Penghormatan terhadap UU PersDewan Pers mencatat hampir 300 permintaan dari aparat kepolisian sepanjang tahun 2025 untuk menghadirkan ahli pers dalam proses hukum.
“Perlu kami sampaikan permintaan ahli pers itu sekarang di Dewan Pers setahun ini hampir 300-an itu dan sampai hari ini masih ada, tadi kami buka WA itu masih ada permintaan bagaimana ahli pers bisa dihadirkan,” ujar Totok.
Peningkatan tersebut dianggap sebagai cerminan tumbuhnya penghormatan Polri terhadap Undang-Undang Pers, sekaligus menandakan kesadaran bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan dalam mekanisme khusus, bukan pidana umum.
Ia juga mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan ini berjalan seiring dengan melonjaknya jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang kini mencapai ribuan laporan.
“Kami sampaikan apresiasi dalam hal ini, karena memang peningkatan pengaduan masyarakat pun sekarang mencapai angka ribuan, Pak, di Dewan Pers,” tambahnya.
Apresiasi Tema “Polri untuk Masyarakat” dan Harapan terhadap TransformasiTotok juga mengapresiasi tema besar Polri tahun 2025, yaitu Polri untuk Masyarakat, yang menurutnya mencerminkan semangat baru institusi kepolisian dalam mengubah paradigma agar lebih dekat dengan masyarakat.
“Saya kira kita patut apresiasi, betapapun semua tentu kita harus jaga bersama agar perubahan paradigma itu betul-betul bisa dilaksanakan bersama masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi Polri ke depan akan semakin kompleks, namun apabila komitmen ini dijalankan secara konsisten, kepercayaan publik terhadap Polri akan terus meningkat.
“Saya kira makin kompleks tantangannya dan kalau Polri bisa melaksanakannya dengan baik, maka Polri akan betul-betul menjadi polisi untuk masyarakat,” tutupnya.
