Purbaya Buka Opsi Tak Pangkas Dana Transfer Daerah untuk Aceh, Ini Skenarionya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk tidak memangkas dana transfer ke daerah alias TKD untuk Aceh. Pertimbangan ini ia buat setelah menghadiri Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh pada Selasa (30/12).

“Untuk Aceh kita sedang pertimbangkan Provinsi Kabupaten dan Kota Aceh, nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Rabu (31/12).

Jika rencana ini direalisasikan, maka anggaran TKD untuk Provinsi Aceh pada 2026 akan sama seperti tahun ini yakni sekitar Rp 7,89 triliun. Menurutnya, hal ini sudah menjadi permintaan tersendiri dari para kepala daerah di Aceh yang sudah disampaikan dalam rapat satgas tersebut.

Rencana Purbaya muncul setelah adanya permintaan dari pemerintah di daerah terdampak bencana agar tersedia dana yang memadai. Dana transfer ke daerah diyakini bisa menjadi katalis selama masa pemulihan. 

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyatakan banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh dan Sumatera keparahannya melebihi bencana tsunami. Dia menyebut bencana banjir dan longsor melumpuhkan kehidupan karena terjadi dari hulu hingga hilir.

“Satu gampong (desa) itu lima muara baru, tujuh muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” kata Ismail dalam Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa (30/12).

Meski begitu, Ismail tetap menyampaikan permintaan maaf setelah memberikan pernyataan tersebut secara langsung dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, DPR, dan sejumlah lembaga terkait. Ia menyatakan hanya membutuhkan kejelasan dalam penanganan rehabilitasi ke depan untuk daerah terdampak bencana. 

“Maka pada kesempatan ini, mohon maaf. Bukan kasar saya sampaikan. Kita butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.

Sebab, Ismail menyatakan ketersediaan beras dan logistik sudah cukup untuk warga Aceh yang terdampak bencana. Menurutnya, kebutuhan tersebut sudah terpenuhi karena banyaknya aliran bantuan dari berbagai pihak.

“Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas, kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten-kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh,” kata Ismail.