EtIndonesia. Di tengah kemerosotan ekonomi Tiongkok secara menyeluruh dan pemerintahan represif Partai Komunis Tiongkok (PKT), aksi perlawanan petani di pedesaan terus meningkat dengan cepat. Data statistik dari lembaga riset menunjukkan bahwa hingga November 2025, jumlah aksi protes di pedesaan Tiongkok meningkat 70% dibandingkan tahun lalu. Para pengamat menilai, seiring memburuknya konflik antara pemerintah dan rakyat, aksi protes pada tahun 2026 berpotensi meningkat lebih lanjut.
Pada pertengahan November tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Lingao di Provinsi Hainan dan Kabupaten Fuchuan di Guangxi masing-masing melakukan pembongkaran paksa terhadap sebuah kuil rakyat dan sebuah balai leluhur klan setempat. Tindakan tersebut memicu perlawanan warga desa dan bentrokan fisik dengan aparat pemerintah.
Pada akhir November, di Kabupaten Xifeng, Kota Guiyang, Provinsi Guizhou, bahkan terjadi dua aksi unjuk rasa petani secara beruntun. Warga desa menyatakan bahwa pemerintah daerah, dengan dalih reformasi pemakaman, memaksa penerapan kremasi, yang secara serius mengguncang tradisi pedesaan. Di lokasi protes, terdengar warga berteriak: “Kalau Partai Komunis mau menggali makam leluhur kami, gali dulu makam leluhur keluarga Xi Jinping!”
Aksi-aksi protes berskala kecil seperti ini dengan cepat ditekan oleh PKT, namun kejadian serupa terus bermunculan secara berulang di banyak wilayah pedesaan Tiongkok.
Harian The Guardian Inggris pada 19 Desember mengutip data pelacakan dari China Dissent Monitor, sebuah proyek di bawah lembaga Freedom House yang berbasis di Washington. Data tersebut menunjukkan bahwa dari Januari hingga November 2025, telah tercatat 661 aksi perlawanan di pedesaan, meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Aksi-aksi ini sebagian besar berkaitan dengan isu sensitif seperti perampasan tanah, urusan agama dan klan, serta reformasi pemakaman.
Pengacara HAM Tiongkok Wu Shaoping menilai ada dua faktor utama yang menyebabkan meningkatnya aksi protes petani.
“Bagi wilayah pedesaan, sumber daya terpenting adalah tanah. Akar masalahnya adalah pejabat PKT di berbagai tingkat terus-menerus, dengan berbagai cara dan sarana, merampas sumber daya milik para petani,” ujarnya.
Wu Shaoping juga berpendapat bahwa faktor penting lainnya adalah banyak buruh tani migran yang selama dua dekade terakhir bekerja di kota-kota, kini kembali ke desa dan mendapati bahwa hak atas tanah yang dulu mereka miliki sudah tidak ada lagi. Para petani generasi baru yang kembali ke kampung halaman ini memiliki kesadaran hukum yang lebih kuat.
“Petani di era baru memiliki kesadaran hak-hak sipil dan supremasi hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Ketika menghadapi pelanggaran hak oleh otoritas dan penindasan terhadap rakyat, ketidakpuasan pun menumpuk di hati mereka,” tambahnya.
Aktivis gerakan demokrasi Tiongkok Jie Lijian menilai bahwa rakyat lapisan bawah telah lama mengalami penindasan dan penghinaan, sehingga di masa depan akan muncul lebih banyak aksi protes massal.
“PKT terus melakukan kebijakan yang menyiksa rakyat sampai mati. Rakyat sudah tidak melihat jalan keluar untuk masa depan. Sekarang saya bahkan tidak punya makanan. Jika dipaksa untuk memberontak, saya akan meneladani Chen Sheng dan Wu Guang, dan perlawanan itu akan cepat menyebar ke seluruh negeri,” katanya.
Wu Shaoping menyatakan bahwa memasuki tahun 2026, risiko sosial akan terus meluas ke wilayah pedesaan.
“Kami berharap para petani di era baru dapat menyadari dengan jernih bahwa rezim PKT yang kejam inilah yang menyebabkan rakyat Tiongkok hari ini menghadapi begitu banyak kesulitan dan penderitaan hidup,” tegasnya.
Laporan wawancara: Hong Ning dan Huang Yuning, New Tang Dynasty Television.
