FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Rizal Fadillah, mengungkapkan hitung-hitungannya terkait situasi bangsa Indonesia pada tahun 2026.
Rizal menyebut tahun tersebut berpotensi menjadi masa penuh gejolak, baik secara sosial maupun politik.
Dikatakan Rizal, 2026 dikhawatirkan menjadi tahun bencana bagi Indonesia.
Ia menilai berbagai peringatan, baik yang bersifat alam maupun sosial, selama ini diabaikan dan hanya dianggap sebagai peristiwa biasa.
“Tahun 2026 dikhawatirkan menjadi tahun bencana bagi bangsa Indonesia,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (1/1/2026).
Lanjut dia, rakyat berada dalam posisi lemah, sementara para penguasa justru dinilainya terlena oleh kekuasaan dan kenyamanan.
Kondisi itu, kata Rizal, terjadi tanpa adanya introspeksi dan kesadaran akan kekuasaan Tuhan.
“Rakyat menjadi korban ketidakberdayaan, sementara penguasa baik pejabat maupun pengusaha berleha-leha dalam arogansi dan kenikmatan,” ucapnya.
Rizal juga menyinggung fenomena akhir 2025 yang menurutnya bukan titik terendah untuk bangkit, melainkan puncak dari perilaku buruk para penguasa.
Ia menggambarkannya sebagai awal dari kehancuran kekuasaan yang arogan dan sewenang-wenang.
“Fenomena akhir tahun 2025 bukan titik terendah untuk kemudian naik ke tingkat pemulihan dan peningkatan melainkan menjadi titik kulminasi dari perilaku buruk penguasa yang arogan dan sewenang-wenang,” katanya.
Di sisi lain, Rizal menyebut tahun 2026 justru menjadi momentum bagi rakyat yang menurutnya berjuang atas nama kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ia meyakini akan terjadi perubahan besar dalam lanskap politik nasional.
“2026 baginya adalah tahun bagus untuk perubahan, penggantian, dan pembaharuan. Penguasa zalim segera dikalahkan. Reformasi ulang akan terjadi,” tukasnya.
Rizal kemudian kembali mengaitkan pernyataannya dengan tudingan terhadap Presiden Jokowi.
Ia menyebut akan semakin terbuka fakta bahwa pemerintahan sebelumnya dibangun di atas kebohongan, termasuk soal ijazah.
“Clear bahwa Presiden terdahulu memang pembohong. Memerintah dengan sejuta penipuan dan kepalsuan termasuk ijazah yang semakin terbukti palsu,” ucap Rizal.
Ia juga menuduh mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Pratikno, sebagai aktor intelektual di balik penggunaan ijazah dalam pencalonan Jokowi di berbagai jabatan publik. Rizal mengaitkan hal itu dengan pertemuan Pratikno dan Jokowi di Solo.
“Clear bahwa aktor intelektual atau biang skenario penggunaan ijazah untuk jabatan Walikota, Gubernur, dan Presiden adalah mantan Rektor UGM Pratikno,” imbuhnya.
Tak berhenti di situ, Rizal juga menyinggung desakan publik, termasuk dari purnawirawan TNI, yang menurutnya menuntut Jokowi diadili, Gibran dimakzulkan, serta reformasi kepolisian.
Ia bahkan menyebut kemungkinan tekanan politik akan mengarah pada Presiden Prabowo Subianto jika tidak merespons tuntutan tersebut.
“Jika Presiden Prabowo tidak serius merespons maka clear desakan akan tertuju pada pemakzulan Prabowo-Gibran pada tahun 2026,” ujarnya.
Rizal turut menyinggung dugaan korupsi yang ia kaitkan dengan Jokowi, termasuk hasil investigasi lembaga internasional OCCRP, serta kasus-kasus yang menurutnya akan terbuka satu per satu pada 2026.
Ia juga menyebut tragedi KM 50 sebagai pelanggaran HAM berat yang kelak akan dibongkar.
“Pelanggaran HAM berat sangat clear atas kasus ini. Tahun 2026 lewat Kapolri baru, tragedi KM 50 dibongkar,” ucapnya.
Rizal bilang, stabilitas pemerintahan ke depan sangat bergantung pada sikap Presiden Prabowo. Ia mengklaim jika sikap ambivalen terus berlanjut, maka guncangan politik tak terhindarkan.
“Namun jika tidak bisa, maka clear tahun 2026 jabatan Presiden Prabowo akan bergoyang gemoy. Bom nuklir akan meledak,” kuncinya. (Muhsin/fajar)
