Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya di wilayah Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Data tersebut penting sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Mendagri saat mengikuti rapat sejumlah menteri dan pejabat terkait yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Rapat tersebut digelar usai peninjauan rumah hunian Danantara oleh Presiden Prabowo.
Mendagri menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat terdampak. Hunian rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp 15 juta, sedangkan rusak sedang Rp 30 juta.
Sementara itu, untuk hunian rusak berat dan hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).
Kepada Prabowo, Tito melaporkan bahwa dalam berbagai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana, pihaknya terus menyerukan pentingnya percepatan pendataan. Data masyarakat tersebut dapat dikoordinasikan oleh para gubernur, kemudian dilaporkan kepada BNPB dan jajaran terkait. Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan data tersebut secara cepat.
“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, terdapat persoalan yang menghambat pendataan, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat sehingga menyulitkan proses verifikasi. Oleh karena itu, Mendagri mengusulkan agar peran keuchik dapat dioptimalkan untuk melakukan pendataan tersebut.
Selanjutnya, data dilaporkan secara bertahap kepada bupati/wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat.
“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” terangnya.
Ia mencontohkan, percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil mempercepat upaya pemulihan. Pasalnya, setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak memperoleh bantuan langsung dari pemerintah dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.
“Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
