Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakan untuk memindahkan kas pemerintah dari bank sentral ke Himbara senilai Rp276 triliun itu belum berdampak secara optimal ke perekonomian.
Pada Rabu (31/12/2025), Purbaya menyebut dampak dari injeksi likuiditas itu tidak seoptimal estimasinya sejak awal. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI) yang diakui sempat tidak sinkron.
"Dampak kebijakan injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan, itu enggak seoptimal yang saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi harusnya lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Senin (1/1/2026).
Di sisi lain, Purbaya menilai kondisi perekonomian Indonesia pada 2025 sampai dengan September melambat dengan amat signifikan. Oleh sebab itu, dia menjanjikan koordinasi yang lebih erat dengan Bank Indonesia untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, koordinasi antara Kemenkeu yang mewakili pemerintah dan BI sudah lebih erat setidaknya dalam satu bulan terakhir.
Untuk itu, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6% atau melebihi target APBN yakni 5,4%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 diperkirakan bakal mencapai target dari pemerintah yakni 5,2%.
Baca Juga
- Purbaya Mau Paksa Ekonomi RI 2026 Tumbuh 6% di Tengah Waswas Dampak Global
- Purbaya Bantah Kredit Nganggur hingga Rp2.509 Triliun karena Tak Ada Permintaan
- Purbaya Tarik Rp75 Triliun dari Bank untuk Belanja Pemerintah
"2025 kami sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%," jelas pria yang turut menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.
Selain bertumpu kepada koordinasi yang lebih erat antara fiskal dan moneter, Purbaya menyampaikan bakal memastikan belanja pemerintah bisa memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal 2026. Kemudian, dia akan semakin rutin untuk menyidangkan masalah hambatan berusaha atau debottlenecking melalui Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP).
"Nanti ke depan akan semakin sering tuh, sidangnya seminggu sekali kan, mulai minggu depan, ya. Harusnya itu akan pelan-pelan kami hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha disini," pungkasnya.
