Jakarta, CNBC Indonesia- Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Cahyono Tri Birowo memastikan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Di sisi lain teknologi pemerintahan atau Government Technology (GovTech) yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan IoT (Internet of Things) juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam implementasi transformasi pemerintahan.
KemenPAN-RB menyebutkan Sejumlah skill dan kemampuan SDM ASN adalah yang terkait data analitik dan pemanfaatan AI. Ditargetkan 50% AS di 2025 harus memiliki kompetensi digital yang optimal dan pada 2029 sudah mencapai 2029.
Sementara Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha peran penting masyarakat dan AS dalam mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pemerintahan.
Meski demikian, persoalan keamanan data dan literasi digital masih menjadi tantangan dalam pengembangan dan pemanfaatan GovTech di pemerintahan Indonesia.
Seperti apa implementasi teknologi di pemerintahan? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha dan Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Cahyono Tri Birowo dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Rabu, 24/12/2025)
