Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China bertekad akan menerapkan tarif balasan terhadap Uni Eropa seiring dengan berlakunya kebijakan pajak karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa per 1 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (1/1/2026), Kementerian Perdagangan China mengemukakan bahwa regulasi tersebut tidak adil.
Mengutip Bloomberg, Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa serangkaian proposal legislasi dan aturan implementasi CBAM yang diterbitkan Uni Eropa mencerminkan perlakuan tidak setara terhadap produk China. CBAM sendiri merupakan regulasi utama UE yang memberlakukan pungutan karbon pada produk-produk dengan intensitas emisi karbon tinggi yang masuk ke kawasan tersebut.
China menyoroti penetapan nilai baku intensitas karbon (default carbon-intensity values) yang dinilai terlalu tinggi terhadap produk-produk asal China. Bahkan, Uni Eropa disebut berencana menaikkan nilai acuan tersebut dalam tiga tahun ke depan.
Menurut China, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan biaya karbon di perbatasan ketika data terverifikasi tidak tersedia tidak sejalan dengan kondisi aktual maupun jalur pembangunan jangka panjang China.
“Penetapan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap China,” demikian pernyataan kementerian.
China menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pembatasan perdagangan yang dianggap merugikan, termasuk CBAM.
Baca Juga
- Jelang Penerapan Pajak Karbon Manufaktur (CBAM) Eropa, Pemerintah RI Bergeming
- Uni Eropa Berencana Perluas CBAM, akan Sasar Suku Cadang Mobil hingga Mesin Cuci
- Hadapi CBAM, Korporasi di China hingga Brasil Mulai Adaptasi
“Kami akan secara tegas mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggapi setiap pembatasan perdagangan yang tidak adil, guna menjaga kepentingan pembangunan China dan stabilitas rantai pasok global,” ujar Kementerian Perdagangan China.
CBAM dirancang untuk melindungi sektor-sektor industri intensif karbon di Uni Eropa dari persaingan yang dianggap tidak adil selama transisi hijau, khususnya dari negara-negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi menjadi instrumen proteksionisme terselubung.
Kementerian Perdagangan China juga menyatakan penolakan terhadap rencana Uni Eropa memperluas cakupan CBAM ke sekitar 180 produk berbasis baja dan aluminium, termasuk mesin, kendaraan dan suku cadang otomotif, serta peralatan rumah tangga. Menurut Beijing, rencana tersebut “melampaui cakupan yang sah” dari upaya penanganan perubahan iklim.
Selain itu, China mengkritik langkah Uni Eropa yang belakangan menarik kembali rencana larangan efektif terhadap kendaraan bermesin pembakaran internal. Menurut China, pelonggaran standar regulasi hijau di dalam negeri Uni Eropa, sembari membangun hambatan perdagangan eksternal atas nama perlindungan lingkungan, mencerminkan standar ganda.
“Uni Eropa tengah mendorong bentuk baru proteksionisme perdagangan dengan dalih mencegah carbon leakage,” kata kementerian tersebut. Kebijakan ini dinilai berisiko meningkatkan biaya aksi iklim bagi negara berkembang dan “secara serius merusak kepercayaan internasional.”
China pun mendesak Uni Eropa untuk tetap menjaga keterbukaan pasar dan menghindari kebijakan yang berpotensi mengganggu kerja sama perdagangan global.
