KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM

Suara.com - Mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menandai babak baru penegakan hukum pidana di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa regulasi tersebut harus menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik-praktik penegakan hukum yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Hinca, dengan berlakunya KUHAP baru, aparat penegak hukum tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan tindakan represif yang merugikan warga negara.

"Tak ada lagi pelanggaran HAM. Tak ada lagi tekan menekan," kata Hinca saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/1/2026).

Ia menilai, substansi KUHAP yang dirancang Komisi III DPR RI menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai fondasi utama dalam proses penegakan hukum. Karena itu, aparat penegak hukum dituntut segera menyesuaikan diri, baik dari sisi pola pikir maupun cara bertindak.

Hinca menekankan bahwa profesionalisme dan kepekaan penyidik menjadi kunci utama agar implementasi KUHAP berjalan sesuai semangat negara hukum yang demokratis. Aparat, kata dia, harus mampu bekerja secara cermat dan presisi di tengah perkembangan teknologi yang membuat setiap tindakan mudah terpantau publik.

"Jadi harus benar benar presisi," ujarnya.

Selain menyoroti kesiapan aparat, Hinca juga mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan regulasi turunan dari KUHAP. Ia menilai, peraturan pemerintah (PP) menjadi instrumen penting agar pelaksanaan KUHAP memiliki pedoman teknis yang jelas dan seragam.

"PP itu keharusan dan keniscayaan. Waktu pembahasan di Komisi III DPR RI, itu sudah kita minta PP-nya segera diteken bersamaan dengan berlakunya KUHAP," katanya.

Dengan kelengkapan aturan turunan tersebut, Hinca berharap penerapan KUHAP baru benar-benar mampu memperkuat perlindungan HAM sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada warga negara.

Baca Juga: Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial