85 Persen Sekolah di Tiga Provinsi Terdampak Bencana Siap Mulai Pembelajaran Januari 2026

Pantau - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti menyatakan bahwa sekitar 85 persen sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak bencana banjir telah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada awal Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan usai meresmikan revitalisasi gedung SD Muhammadiyah 1 Kudus pada hari Jumat.

“Ketiga provinsi tersebut, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang sebelumnya mengalami kerusakan sarana pendidikan akibat musibah banjir,” ujarnya.

Sumatera Utara dan Sumatera Barat Siap 100 Persen, Aceh Masih Pemulihan

Kesiapan sekolah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai 100 persen.

Namun, di Provinsi Aceh, proses pemulihan masih berlangsung, terutama untuk pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak lumpur cukup tebal.

“Di Aceh memang masih perlu dilakukan pembersihan lanjutan. Ada juga sekolah yang sudah tidak mungkin lagi dipergunakan, sehingga akan kami bangun kembali. Sebagiannya di lokasi yang sama dan sebagian harus direlokasi karena faktor keamanan,” jelas Abdul Mu’ti.

Untuk menjamin kelangsungan pembelajaran, sejumlah alternatif disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Siswa yang belum bisa kembali ke gedung sekolah akan belajar di fasilitas publik seperti puskesmas dan tempat ibadah.

“Disdikbud siapkan tenda darurat untuk enam sekolah di Aceh Tamiang,” katanya.

Selain itu, pemerintah telah membangun 54 tenda darurat yang bersifat sementara sebagai ruang belajar.

Kurikulum Darurat Disiapkan, Fokus pada Pemenuhan Hak Belajar

Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa lebih dari 4.000 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Jumlah ini masih terus diperbarui, mengingat sejumlah wilayah belum sepenuhnya bisa dijangkau akibat kerusakan yang cukup parah.

“Kami terus memutakhirkan data. Insya Allah sebagian besar sekolah bisa mulai pembelajaran pada 5 Januari, sementara sebagian lainnya akan memulai pada 12 Januari 2026, tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing,” terangnya.

Terkait proses belajar-mengajar di daerah terdampak, Kemendikdasmen menyiapkan skenario kurikulum darurat yang fleksibel dan adaptif.

Kurikulum ini disusun dengan tiga opsi durasi, yaitu tiga bulan, satu tahun, atau tiga tahun, tergantung kondisi masing-masing daerah.

“Yang terpenting anak-anak tetap bisa belajar. Mereka tidak harus menggunakan seragam atau sepatu lengkap, karena sebagian masih dalam proses pemulihan. Prinsipnya adalah memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi,” tutupnya.