GenPI.co - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta para influencer supaya dalam menyampaikan kritik, tidak membingkai pemerintah sebagai pelaku.
Hal ini menyusul sejumlah influencer yang mendapatkan teror dari orang tidak dikenal diduga karena melancarkan kritik terhadap pemerintah.
Salah satunya terkait upaya pemerintah menangani bencana di Sumatra.
Pigai menyebut belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab atas bencana di Sumatra, tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Dia menegaskan pemerintah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana.
"Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat," kata dia, dikutip Sabtu (3/1).
Pemerintah menjalankan 2 tahap utama, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur.
Pigai menolak keras segala upaya framing (pembingkaian) yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah.
Pigai menekankan pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer.
Namun, Pigai menyebut kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi popularitas.
Apabila memang terdapat teror, maka pelakunya bukan negara atau aktor pemerintah.
Menurut dia, kebebasan berpendapat sering diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat.
Misalnya, serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, dan pengaburan sebab-akibat.
Maka dari itu, dia mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional.
"Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya," jelas dia.(ant)
Simak video berikut ini:
