Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk tetap memacu pembangunan di 2026. Dedi Mulyadi mengakui komitmen tetap dipegang meskipun di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.
Menurut KDM, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan. Penurunan khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.
"Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil (otomotif) turun. Tetapi anggaran pembangunannya meningkat. Ya pasti terjadi defisit," katanya dikutip Senin (5/1/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD dan para pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah antisipasi agar program pembangunan tetap berjalan. "Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah," ujar KDM.
Meski menghadapi tekanan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Sejumlah proyek prioritas yang akan dilanjutkan mencakup penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi. "Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.
Tidak hanya infrastruktur, penataan ruang juga menjadi agenda krusial yang akan mulai digarap pada awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan dan banjir di berbagai daerah yang dinilai terjadi akibat tata ruang yang kurang konsisten.
"Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari," kata KDM.
Terkait isu alih fungsi lahan, KDM menegaskan pelarangan pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat. Menurutnya, karakter geografis Jawa Barat tidak sesuai untuk sawit karena membutuhkan lahan sangat luas serta berisiko mengganggu ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem. "Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi," tambahnya.
