Eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim, disebut pernah menggelar rapat secara rahasia bersama jajarannya untuk menentukan penggunaan laptop Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan.
Hal itu diungkap jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaan Nadiem yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1).
Nadiem didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan Jurist Tan selaku eks stafsus Mendikbudristek; Ibrahim Arief selaku anggota tim teknis; Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Ditjen Pauddasmen Kemendikbudristek; dan Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD pada Ditjen Pauddasmen Kemendikbudristek.
Jaksa memaparkan, Nadiem sudah melakukan kesepakatan dengan pihak Google untuk mengadakan Chromebook. Kesepakatan itu terjadi pada November 2019 atau 1 bulan setelah dilantik sebagai menteri.
Chromebook digunakan dalam Program Digitalisasi Pendidikan yang menyasar daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).
Nadiem lalu menunjuk Jurist Tan dan Fiona Handayani sebagai staf khususnya. Melalui mereka, Nadiem meminta agar pengadaan Chromebook disukseskan.
Selain itu, Nadiem juga membentuk tim teknologi (Wartek) yang salah satu anggotanya adalah Ibrahim Arief. Ibrahim merupakan tenaga konsultan yang direkrut Nadiem untuk menganalisa secara teknis penggunaan Chromebook.
Singkat cerita, dari berbagai upaya yang telah dilakukan, Nadiem menggelar rapat secara daring melalui Zoom meeting pada 6 Mei 2020. Dalam rapat itu, Ibrahim diminta memaparkan hasil kajian untuk mengadakan Chromebook.
"Adapun undangan rapat Zoom meeting tersebut dibuat secara tidak lazim yaitu bersifat tertutup dan rahasia serta memerintahkan peserta rapat untuk menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain," kata jaksa membacakan dakwaan.
Peserta yang hadir dalam rapat itu juga tak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat tanpa menyalakan kamera, kecuali Ibrahim.
"Dan rapat Zoom meeting tersebut tidak boleh direkam," ungkap jaksa.
Pada intinya, dalam rapat itu, Ibrahim memaparkan bahwa laptop Chromebook lebih unggul ketimbang laptop dengan sistem operasi Windows.
Mendengar pemaparan Ibrahim, Nadiem langsung memberikan persetujuan untuk pengadaan tersebut.
"Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'Go ahead with Chromebook'," ujar jaksa.
Padahal, jaksa menyebut pemilihan Chromebook dilakukan tak berdasar pada identifikasi kebutuhan. Apalagi, uji coba pengadaan Chromebook yang telah dilakukan pada 2018 silam pernah dinyatakan gagal.
Usai adanya persetujuan Nadiem, Fiona, Jurist, hingga Ibrahim menggelar rapat berikutnya bersama jajaran Kemendikbudristek. Dalam rapat itu, kembali dipaparkan keunggulan Chromebook.
"Pada Zoom meeting tersebut, Jurist Tan mengatakan adanya arahan terdakwa Nadiem Anwar Makarim harus segera dieksekusi sehingga Tim Teknis tidak berani berkata apa-apa," jelas jaksa.
Pada rapat itu disampaikan laptop Chromebook berharga Rp 6 juta per unit sementara software berupa Chrome Device Management (CDM) senilai Rp 420 ribu per unit.
Nominal tersebut disampaikan Ibrahim, Jurist, dan Fiona, tanpa berdasar bukti hasil survei harga maupun data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kemudian juga (harga tersebut) dijadikan sebagai acuan anggaran untuk pengadaan Chromebook tahun 2021 dan tahun 2022," tutur jaksa.
Akibat pengadaan tersebut, laptop Chromebook tidak bisa digunakan secara optimal di daerah 3T lantaran pengoperasiannya membutuhkan jaringan internet. Mengingat, jaringan internet sulit didapat di daerah 3T.
Belum ada keterangan dari Nadiem mengenai hal tersebut.
