Gubernur Papua Tekankan Akuntabilitas Kinerja ASN demi Pelayanan Publik yang Profesional di Awal 2026

Pantau - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai kunci peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional.

Penegasan tersebut disampaikan Mathius D. Fakhiri saat memimpin apel perdana awal tahun 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin, 5 Januari 2026.

Dalam arahannya, Mathius D. Fakhiri meminta seluruh ASN meninggalkan kebiasaan buruk pada tahun sebelumnya agar tidak terbawa ke tahun berjalan.

"Memasuki awal tahun ini saya minta semua hal-hal buruk ditinggalkan, jangan sampai terbawa di 2026," ungkap Mathius D. Fakhiri.

Ia menegaskan setiap ASN, khususnya pejabat struktural, harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan orientasi pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Akuntabilitas kinerja ASN menjadi kunci utama agar setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memahami serta melaksanakan program kerja sesuai perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Gubernur Papua juga menegaskan agar seluruh ASN menghindari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum.

"Kami bakal melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dan dilakukan secara berkala agar kekurangan pada tahun sebelumnya dapat diperbaiki dan tidak terulang pada tahun berjalan," kata Mathius D. Fakhiri.

Selain itu, para pejabat dan ASN didorong untuk lebih dekat dengan masyarakat guna memahami kebutuhan riil di lapangan dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta berkeadilan.

"Untuk itu, bekerjalah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan, jangan menunggu di akhir baru bekerja, karena itu akan berdampak pada kualitas kinerja dan pelayanan. Kami berharap dengan meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme ASN, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan pembangunan di Papua berjalan lebih optimal," tegasnya.