Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Oligarki Parpol Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai masalah dalam kontestasi politik makin terjadi lebih parah, apabila model pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Menurutnya, money politics yang terjadi dalam pilkada langsung tak akan selesai dengan mengubah model pemilihan. 

BACA JUGA: Tolak Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Pemilihan Langsung Cermin Kedaulatan Rakyat

"Imbasnya akan lebih buruk, oligarki parpol menguat, money politics terkonsentrasi pada parpol dan elite," kata Dedi melalui layanan pesan, Senin (5/1).

Toh, lanjut pengamat politik itu, kekuasaan eksekutif tak terlegitimasi kuat apabila pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD. 

BACA JUGA: Wacana Pilkada Lewat DPRD Mendapat Penolakan

"Kekuasaan eksekutif akan terkooptasi oleh DPRD dan terpenting legitimasi kekuasaan tidak lagi berada di tangan publik. Politik Indonesia alami kebangkrutan," ujar Dedi.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.

BACA JUGA: Soal Pilkada Lewat DPRD, PUSaKO: Efisiensi Jangan Mengorbankan Demokrasi

"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).

Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.

"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Perubahan Sistem Pilkada Harus Menjaga Kedaulatan Rakyat