Jakarta, tvOnenews.com - Amerika Serikat (AS) dengan menurunkan Pasukan Elit nya Delta Force,menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dikediamannya di Kota Caracas, Venezuela, Sabtu (3/1/2025).
Ledakan hebat yang mengguncang pangkalan udara La Carlota dan kompleks Fuerte Tiuna di Caracas, adalah pertanda dimulainya agresi militer langsung Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.
Agresi Militer yang dilakukan AS terhadap Venezuela tercatat adalah kejadian ke-71 Intervensi Militer AS terhadap Negara Lain, selama 81 Tahun terakhir, sejarah mencatat 2 dari 71 Intervensi Militer tersebut pernah terjadi di Indonesia.
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) , bersikap mengecam dan mengutuk keras Agresi Militer yang telah dilakukan oleh Ameria Serikat kepada Venezuela.
Ketua DPP GMNI Bid.Geopolitik, Andreas H Silalahi berpendapat bahwa Agresi Militer AS ke Venezuela adalah wujud nyata Imperialisme dan Neo-Kolonialisme yang diepertonkan secara nyata kepada masyarakat Global.
"Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar, kategori ini sudah masuk ke ranah Penjajahan, tidak ada satupun Negara, sekuat apapun Negara itu, yang berhak memperlakukan Kepala Negara Lain, sebagai subjek Hukum Domestiknya sendiri. AS harus sadar bahwa dunia yang luas ini bukan milik nya sendiri ! " Tegas Ketua DPP GMNI BId. Geopolitik, Andreas.
Situasi yang menimpa Venezuela, Negara dengan kekayaan Alam yang besar, berupa minyak, dapat dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia, sebagai suatu Nega yang memiliki keberlimpahan Sumber Daya Alam. Sikap waspada dinilai penting menghadapi situasi konflik Global.
Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan strategis kedepan terkait kerjasama pengelolaan SDA, sikap Arogan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, menjadi catatan bahwa Sumber Daya Alam tetap menjadi kekuatan besar Geopolitik Global, Indonesia dengan kekayaan Alamnya yang melimpah harus benar-benar waspada dan bersiap secara matang.
Ketua DPP GMNI Bid. Geopolitik, Andreas menegaskan "Situasi konflik Venezuela - AS adalah PR besar pemerintah dalam penetuan sikap Politik Luar Negeri dan strategi pertahanan Nasional dalam bersiap menghadapi ancaman Global. Pemerintah harus mengevaluasi ulang praktik kerjasama khususnya melibatkan Sumber Daya Alam yang kedepannya mungkin akan dijalankan bersama dengan Pemerintah AS atau Tiongkok."

/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2026%2F01%2F06%2Fe5bad8db-192a-49a9-b45b-fbcb8be9d6eb.jpg)
