JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan cerita perjalanan Indonesia hingga sampai menjadi kandidat kuat Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pigai mengungkapkan bahwa Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, sempat datang ke ruangannya untuk meminta masukan dan nasihat.
Menurut Pigai, pada hari pertama menjabat sebagai duta besar, Sidharto menghabiskan sekitar dua jam berdiskusi dengannya.
“Saya berikan nasihat, saya sampaikan, ‘Kau siap enggak jadi Presiden Dewan HAM PBB?’, ‘Waduh! Waduh gimana ya Pak Pigai?’. Saya bilang, ‘Sudah lu tenang aja. Siap enggak? Siap enggak?” kata Pigai saat berpidato di kantornya, Senin (5/1/2026).
Baca juga: Natalius Pigai: Kami Kerja Sungguh-sungguh Sampai Ada yang Tidur di Kantor
Pigai menilai sikap tersebut mencerminkan mental birokrasi yang selama ini membuat Indonesia sulit merebut panggung global.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Natalius Pigai, Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, Dewan HAM PBB&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNS8xODUxMzg4MS9jZXJpdGEtbmF0YWxpdXMtcGlnYWktZG9yb25nLWR1YmVzLXBiYi1iZXJhbmktamFkaS1wcmVzaWRlbi1kZXdhbi1oYW0tcGJi&q=Cerita Natalius Pigai Dorong Dubes PBB Berani Jadi Presiden Dewan HAM PBB§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Ia menegaskan, setelah 80 tahun merdeka, baru kali ini Indonesia berhasil menduduki posisi Presiden Dewan HAM PBB.
“Selama ini banyak Menteri Luar Negeri yang, dan pejabat, pegawai negeri sipil dalam pertemuan multilateral dan internasional, duduk di pojok sebagai staf! Sekalipun menteri! Hanya jadi anggota Dewan HAM saja, nangis seakan-akan berprestasi,” jelas dia.
“Ini Presiden Dewan HAM! Presiden Dewan HAM kita sudah rebut hari ini. Dan dilakukan oleh orang yang bukan kerja di Kementerian Luar Negeri. Catat! Ini saya tegaskan,” tambah dia.
Baca juga: Natalius Pigai Pamer Berani Bentuk Kanwil di Tengah Efisiensi: Ini Prestasi
Meskipun begitu, Pigai menyebut Menteri Luar Negeri tetap memperbolehkan Sidharto untuk maju sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Pigai mengungkapkan bahwa peringatan Hari HAM Dunia ke-77 di Jakarta pada Rabu (10/12/2025) menjadi momen puncak di balik kompetisi memperebutkan posisi Presiden Dewan HAM PBB, karena saat itu hadir 25 duta besar.
“Berapa Dubes yang datang? 25 Dubes! Tinggal ngomong aja, ‘Dukung ya, dukung ya, dukung ya, dukung ya’. Sudah, dia langsung lapor ke bosnya, selesai. Hari HAM itu gong-nya,” ucap Pigai.
“Makanya setelah mereka bilang yes, yes, yes, saya bilang, ‘Kita rebut Presiden Dewan!’. Karena angkanya sudah disapu. Ini permainan. Makanya kan 25 Dubes yang datang kan? Semua. Bahkan Eropa, Amerika, Rusia, Iran juga datang. Negara yang antar musuh-musuh aja kumpul di tempat kita. Apalagi Asia-Pasifik, datang,” tambah dia.
Wamen Mugiyanto mengusahakanIa menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia meraih posisi Presiden Dewan HAM PBB tidak bisa dilepaskan dari prestasi Kementerian HAM.
Pigai juga menyatakan proses negosiasi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, dengan Menteri Luar Negeri Thailand.
Sebab, Thailand juga secara aktif ikut bertarung sebagai pesaing terhadap Indonesia dalam pemilihan posisi Presiden Dewan HAM PBB periode 2026-2027.
“Pak Wamen juga kerja, hari terakhir Pak Wamen ke Thailand, meyakinkan Menlu Thailand supaya mundur. Ya dia ngotot, kita bertarung. Negosiasi-negosiasi, Thailand tidak mau mundur. Ya sudah, kita bertarung bebas dan kita menang 34 suara, dia hanya dapat 7 suara,” ungkap dia.
Menurut rencana, Indonesia akan ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026-2027 pada 8 Januari 2026.
Pigai menambahkan bahwa misi pertama Presiden Dewan HAM PBB akan menangani kasus penting seperti Venezuela, yang menggemparkan dunia.
“Hari ini, Presiden Dewan HAM PBB pekerjaan pertama adalah dia akan menangani kasus Venezuela. Saudara-saudara sekalian, kasus yang menggemparkan dunia ini adalah pekerjaan Presiden Dewan HAM PBB, putra Indonesia. Ya? Hebat enggak itu? Hebat lah!” jelas dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



