Sebanyak 2.226 sekolah di Provinsi Aceh mulai menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada Senin (5/1), pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut Desember 2025 lalu. Kendati demikian, proses pembelajaran masih berjalan dalam kondisi darurat dengan fasilitas terbatas.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengonfirmasi bahwa meski sekolah telah dibuka, kondisi infrastruktur pendidikan belum pulih total. Di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, siswa terpaksa belajar menggunakan alas terpal karena meja dan kursi rusak terendam banjir.
“Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu, belum seluruh peserta didik dapat hadir karena sebagian masih mengungsi di luar daerah,” ujar Abdul Muhari, Senin (5/1).
Fokus Pemulihan PsikososialHari pertama sekolah diisi dengan sesi trauma healing. Siswa dan guru saling berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama bencana. Suasana haru terlihat saat jam istirahat, di mana para guru memastikan siswa makan bersama dan saling berbagi bekal kepada mereka yang tidak membawa makanan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), total satuan pendidikan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh mencapai 2.756 unit. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah beroperasi kembali meskipun dalam tahap pemulihan fisik.
“Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih berada dalam tahap pemulihan,” jelas Abdul.
Bantuan Pendidikan dan Kurikulum DaruratPemerintah pusat telah menyalurkan bantuan masif untuk menunjang pendidikan di Aceh, antara lain 15.500 paket school kit, 78 tenda darurat, 100 ruang kelas darurat, serta dana operasional pendidikan darurat senilai Rp11,3 miliar. Selain itu, tunjangan khusus juga diberikan kepada ribuan guru dan tenaga kependidikan terdampak, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah dengan total nilai miliaran rupiah.
Terkait kurikulum, pemerintah menerapkan strategi bertahap. Pada fase tanggap darurat (0–3 bulan), fokus utama adalah literasi dan numerasi dasar serta dukungan psikososial. Fase ini akan dilanjutkan dengan kurikulum adaptif berbasis krisis pada bulan ke-3 hingga ke-12.
“BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik,” pungkasnya.
