Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Filipina menangkap mantan jenderal Angkatan Udara (AU) Romeo Poquiz. Ia disebut melakukan "penghasutan", menyusul seruannya agar militer menarik dukungan dari Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Laporan AFP menyebut penangkapan dilakukan Senin (5/1/2026) pagi di Bandara Internasional Manila. Operasi dilakukan sesaat setelah Poquiz tiba dari Bangkok, Thailand.
Sekretaris Departemen Dalam Negeri Filipina, Jonvic Remulla, mengatakan Poquiz ditangkap berdasarkan pernyataan publiknya yang dinilai menghasut. "Dia ditangkap atas tuduhan penghasutan terkait pernyataannya baru-baru ini," tegas Remulla melalui pesan teks kepada awak media.
Pelaksana tugas Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jose Nartatez, juga membenarkan. Ia menambahkan bahwa penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan pada 5 Desember dan dibawa ke markas besar kepolisian Camp Crame di Manila.
Mantan jenderal berusia 67 tahun itu mengkonfirmasi penangkapannya melalui unggahan di Facebook. "Saya ditangkap oleh Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina di terminal bandara. Hidup rakyat Filipina!" tulis Poquiz.
Sementara itu, pengacara Poquiz, Ferdinand Topacio, menyayangkan langkah pemerintah dan menyebut kliennya belum diizinkan untuk ditemui. Menurutnya, pernyataan Poquiz tidak dapat dikategorikan sebagai hasutan langsung.
"Ini bukan seruan pemberontakan, melainkan diskusi mengenai kemungkinan konsekuensi dari penyelewengan dan korupsi," kata Topacio.
"Ini justru menunjukkan bahwa pemerintah mengecam mereka yang berbicara tentang kesalahan, bukan mereka yang mencuri uang rakyat."
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brawner menyatakan bahwa militer telah menolak keluhan sekelompok perwira pensiunan yang dipimpin Poquiz. Ia menegaskan militer tetap "kokoh" mendukung konstitusi.
Brawner juga mengungkap adanya upaya mendekati perwira muda untuk mendorong pembentukan "kudeta atau junta militer" demi "mengatur ulang" Filipina. Isu ini mencuat di tengah persiapan protes besar anti-korupsi pada 21 September.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan proyek pengendalian banjir fiktif yang diyakini telah merugikan negara hingga miliaran dolar AS. Kerugian tersebut setara puluhan triliun hingga lebih dari Rp100 triliun uang pembayar pajak.
Presiden Marcos sendiri sebelumnya menyoroti maraknya penipuan ini dalam pidato kenegaraannya pada Juli lalu. Namun, dalam acara penandatanganan anggaran nasional terbaru pada Senin, Marcos tidak menyinggung penangkapan Poquiz.
(sef/sef)
