Oleh: Hasan Ashari (Mahasiswa Program Doktoral Perbanas Institute)
Tahun 2025 sudah “wassalam,” selanjutnya Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat ke depan, di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan domestik, Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan “klasik” tentang masa depannya: apakah bangsa ini akan berhasil keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah, atau justru terjebak stagnasi?
Sejumlah kebijakan strategis telah dijalankan pemerintahan Prabowo, mulai dari pembenahan tata kelola perpajakan dan bea cukai, pengetatan impor ilegal, hingga upaya memperkuat fondasi fiskal dan stabilitas keuangan. Namun, hasilnya belum sepenuhnya terasa pada tahun berjalan.
Ekonomi Tumbuh, Namun Terancam Tidak Inklusif
Jika kondisi saat ini berjalan “B aja” tanpa percepatan reformasi, Indonesia berpotensi tetap tumbuh, tetapi stagnan di tingkat menengah. Pengalaman beberapa negara Amerika Latin menjadi cermin: pertumbuhan ekonomi berjalan, namun tidak diikuti transformasi industri dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Hasilnya adalah middle-income trap yang bertahan puluhan tahun.
Sebaliknya, Korea Selatan di era 1960-an sampai 1990-an dan Taiwan di akhir 1950-an hingga 1980-an menunjukkan arah berbeda. Mereka berhasil naik kelas melalui: industrialisasi berbasis teknologi, investasi riset dan inovasi, serta penguatan pendidikan teknis.
Transformasi itu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kelas menengah dan stabilitas sosial. Indonesia dapat belajar bahwa yang menentukan bukan sekadar “pertumbuhan”, melainkan “kualitas pertumbuhan.”
Bonus Demografi: Peluang Emas atau Bom Waktu?
Bonus demografi sering dipahami sebagai berkah “turun dari langit”. Padahal, tidak selalu demikian. Tidak sedikit negara yang memiliki populasi usia produktif besar, namun tanpa peningkatan kualitas kerja dan lapangan kerja produktif, bonus tersebut berubah menjadi tekanan sosial.
Sebaliknya, Tiongkok dan Vietnam menunjukkan bagaimana bonus demografi dapat diubah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi ketika dikelola melalui strategi industrialisasi yang tepat. Di Tiongkok, reformasi ekonomi sejak 1978 membuka jalan bagi manufaktur berbasis ekspor dan Zona Ekonomi Khusus (SEZ), yang menyerap jutaan tenaga kerja usia produktif pada periode 1980–2000.
Bonus demografi diarahkan ke sektor industri melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan integrasi kurikulum dengan kebutuhan pabrik manufaktur. Vietnam mengikuti jalur serupa sejak reformasi Đổi Mới (1986), dengan fokus pada industrialisasi berorientasi ekspor, pengembangan kawasan industri, serta kemitraan pendidikan vokasi dengan sektor swasta.
Pengalaman dua negara di atas menunjukkan bahwa bonus demografi hanya bermanfaat apabila ditopang oleh tiga pilar utama: industri manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja, pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta transformasi produktivitas tenaga kerja menuju rantai nilai yang lebih tinggi. Tanpa ketiga komponen tersebut, yang tercipta hanyalah pengangguran muda massal, tekanan sosial, dan stagnasi ekonomi.
Di dua negara tersebut, tenaga kerja muda tidak hanya terserap di sektor manufaktur, tetapi juga mengalami peningkatan produktivitas dan mobilitas sosial melalui pengembangan kompetensi teknis dan teknologi. Kombinasi antara tenaga kerja muda, kapasitas produktif, dan ekspor industri menjadikan bonus demografi sebagai penggerak pertumbuhan dan modal ekonomi jangka panjang, bukan sekadar fenomena statistik penambah jumlah angkatan kerja.
Ketegangan Sosial dan Polarisasi: Risiko yang Perlu Diantisipasi
Ketimpangan ekonomi yang melebar dan ketidakmerataan kesempatan pembangunan dapat memicu ketidakpuasan publik. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi, bahkan di negara maju sekalipun, dapat memicu gelombang protes luas. Sebaliknya, sebagai contoh negara-negara Nordik seperti Finlandia dan Norwegia mampu menjaga stabilitas sosial melalui: tata kelola inklusif, dialog kebijakan yang partisipatif, dan redistribusi ekonomi yang berkeadilan.
Model tata kelola inklusif dan redistribusi sosial yang dipraktikkan negara-negara Nordik bukan hasil satu kebijakan instan pada satu tahun tertentu, melainkan proses panjang sejarah yang terbentuk sejak 1930-an dan terstruktur paling kuat pada 1970-an sampai 1980-an. Model ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik adalah modal pembangunan yang tidak kalah penting dari pertumbuhan ekonomi.
Perubahan Iklim: Ancaman Nyata bagi Negara Kepulauan
Sebagai negara kepulauan besar, Indonesia berada di garis depan risiko perubahan iklim—banjir, kekeringan, kerusakan pesisir, hingga ancaman kenaikan permukaan laut. Pengalaman bencana Sumatera menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa keterlambatan mitigasi akan berujung pada kerugian ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan.
Belanda dan Jepang menjadi contoh negara yang berhasil membangun ketahanan iklim melalui: rekayasa wilayah pesisir, perlindungan infrastruktur vital, integrasi kebijakan lingkungan dan ekonomi.
Belanda mulai membangun sistem ketahanan iklimnya secara modern setelah banjir besar tahun 1953, melalui proyek Delta Works (1954–1997) dan program adaptasi kontemporer sejak 2000-an. Sementara itu, Jepang telah menguatkan perlindungan pesisir dan adaptasi iklim sejak 1950-an, dengan kerangka kebijakan nasional yang diperkuat melalui National Adaptation Plan pada 2015 dan Climate Change Adaptation Act pada 2018.
Dari ini kita belajar bahwa kebijakan lingkungan bukan hambatan pertumbuhan, melainkan penjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Reformasi yang Mendesak: Dari SDM hingga Transformasi Industri
Sejumlah negara yang berhasil naik kelas memiliki kesamaan utama: reformasi pendidikan yang radikal. Korea Selatan memperkuat kurikulum sains dan teknologi, sementara Finlandia menata ulang kualitas guru dan literasi dasar sebagai tulang punggung kemajuan.
Indonesia perlu mempercepat: pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri, penguasaan teknologi, data, dan kecerdasan buatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Di saat yang sama, diversifikasi ekonomi penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas. Vietnam dan Tiongkok memberi contoh bagaimana manufaktur bernilai tambah dan sektor jasa teknologi tinggi dapat membuka lapangan kerja produktif.
Tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan juga menjadi prasyarat. Transformasi digital pemerintahan seperti dan stabilitas tata kelola di Jepang menunjukkan bahwa pemerintahan yang kredibel adalah fondasi investasi dan kepercayaan publik.
Optimisme dan Tanggung Jawab Sejarah
Sejumlah pejabat pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan reformasi struktural diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan mendukung dunia usaha. Komitmen terhadap perbaikan kualitas SDM, digitalisasi, serta reformasi industri merupakan langkah penting menuju ekonomi yang lebih inklusif.
Namun, keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada kebijakan negara. Ia juga membutuhkan: kesadaran generasi muda, partisipasi publik, dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang.
Menutup Jalan Menuju Stagnasi
Sebagai penutup tulisan ini, tanpa perubahan struktural yang lebih kuat, Indonesia berisiko menghadapi: pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, ketimpangan sosial yang melebar, risiko ketegangan sosial dan politik, serta bonus demografi yang gagal dimanfaatkan.
Sebaliknya, jika Indonesia berani belajar dari negara yang berhasil melakukan transformasi, dan menerapkan reformasi secara konsisten—mulai dari pendidikan, industrialisasi bernilai tambah, tata kelola inklusif, hingga ketahanan lingkungan—maka harapan Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 tetap terbuka lebar.
Reformasi, transformasi atau apapun namanya tentu bertahap. Belajar dari timeline transformasi negara lain memberikan perspektif bahwa transformasi besar bukan instan. Memerlukan siklus kebijakan jangka panjang 2–3 generasi (20–40 tahun). Riset pendidikan atau reformasi industri perlu waktu sebelum benar-benar berdampak. Indonesia masih bisa mengejar ketertinggalan jika strategi jangka panjang konsisten dilaksanakan dan didukung stabilitas sosial-politik.
Dan di titik inilah, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan hari ini, tetapi juga oleh keberanian generasi mudanya untuk menjaga cita-cita Indonesia. Harapan kini bertumpu pada Generasi Z, generasi yang nantinya akan memimpin negara ini. Pertanyaannya, apakah mereka akan mewarisi fondasi yang kuat, atau justru menghadapi beban struktural yang dibiarkan tanpa pembenahan?
