Menteri HAM, Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak antikritik. Bahkan, menurutnya, Prabowo membebaskan kritik untuk dilayangkan terhadap dirinya.
“Pak Presiden tadi malam juga waktu Hari Natal kan dia bilang, beliau sampaikan bahwa ya kritik boleh, boleh dong bebas kritik,” ucap Pigai ditemui di Kantor KemenHAM, Jakarta Selatan pada Selasa (6/1).
Ia pun menyebut, selama setahun Prabowo menyandang jabatan presiden, belum ada satu pun keputusan yang mengekang kebebasan untuk masyarakat mengkritik.
“Kita negara demokrasi dan sampai sekarang selama satu tahun presiden kita dipimpin oleh Presiden Prabowo, tidak ada satu keputusan pun yang mengekang kebebasan,” ucap Pigai.
“Undang-undang kita tidak hasilkan, peraturan juga kita tidak hasilkan, peraturan pemerintah tidak hasilkan, peraturan menteri tidak hasilkan, peraturan dari kepolisian, aparat penegak hukum juga tidak hasilkan,” tambahnya.
Pigai menilai, dengan tidak adanya aturan yang mengekang kebebasan, kini Indonesia mengalami surplus demokrasi.
“Kalau tidak menghasilkan sebuah peraturan atau undang-undang yang mengekang kebebasan, artinya pemerintah dalam konteks sekarang ini adalah kita mengalami surplus demokrasi, surplus bukan paceklik demokrasi tapi Indonesia mengalami surplus demokrasi,” tegas Pigai.
Pigai pun menyebut kebebasan untuk mengkritik adalah semangat yang akan terus dibawa oleh KemenHAM, termasuk dalam rangka mengajukan diri menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
“Hal itulah yang sebenarnya apa yang kami Kementerian HAM berjuang Untuk Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB ini, itu sebenarnya menjadi spirit dan semangat untuk kita melakukan perbaikan, perbaikan peradaban internal,” ucap Pigai.
“Setiap individu harus melakukan perubahan, transformasi supaya menghormati HAM dan demokrasi,” tambahnya.
Pigai mengeklaim Indonesia sudah menjadi nomor 1 dalam konteks menjaga demokrasi. Kebebasan menyampaikan kritik pun menurutnya harus selalu dijaga.
“Kita memang di tingkat dunia kita sudah nomor satu ini sehingga di dalam negeri kita harus lakukan perbaikan-perbaikan,” ucap Pigai.
“Tentu dengan menjaga kedikdayaan demokrasi, menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tetap terjaga tanpa ada pembatasan dan lalu lintas dan protokol. Dan itu media tetap menjadi jendela bagi bangsa,” tandasnya.
