REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati di Majalengka menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengeluhkan penggunaan dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk membiayai operasional bandara tersebut. Bagaimana sejarah pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia ini, sejak kemunculan ide hingga munculnya polemik pembiayaan operasional saat ini?
Dinukil dari berbagai sumber, ide pembangunan Bandara Kertajati sebenarnya telah muncul sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Jabar dipimpin Gubernur Danny Setiawan. Pada 2003 dilakukan studi kelayakan terkait rencana pembangunan bandara di Majalengka, Jabar. Selanjutnya, pada 2005 diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai penetapan bandara tersebut, yang kemudian direvisi tujuh tahun kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika Jabar dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan atau Aher.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Nombok Rp 100 Miliar, KDM Enggan Biayai Operasional Bandara Kertajati
- Kertajati Bakal Jadi Kawasan Strategis Terpadu dan Terintegrasi dengan Kereta hingga Industri
- Hidupkan Bandara Kertajati, GMF Mulai Pembangunan Kertajati Aerospace Park
Tujuan awal pembangunan Bandara Kertajati adalah mengatasi keterbatasan kapasitas Bandara Husein Sastranegara di Bandung, sekaligus menjadi bandara alternatif bagi wilayah Jabar dan sebagian Jawa Tengah (Jateng).
Seiring waktu, saat Jabar dipimpin Aher, Pemprov Jabar membentuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan tersebut resmi berdiri pada 24 November 2014 sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan bandara serta kawasan aerocity di sekitarnya. Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jabar lebih dari 80 persen, disusul PT Angkasa Pura II sekitar 15 persen.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Pembangunan fisik Bandara Kertajati dimulai pada 2014. Pembangunan sisi udara seperti runway, taxiway, apron, dan navigasi dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, Pemprov Jabar bertanggung jawab atas pembangunan sisi darat, termasuk terminal dan fasilitas pendukung.
Total luas Bandara Kertajati mencapai sekitar 1.800 hektare dengan perencanaan dua runway. Luasan tersebut menjadikannya bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang memiliki area sekitar 2.555 hektare.
Pada Januari 2018, PT Angkasa Pura II (AP II) ditunjuk sebagai operator sekaligus investor Bandara Kertajati, termasuk mendanai perpanjangan runway dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter agar dapat melayani pesawat berbadan besar dan penerbangan haji serta umroh.
Bandara Kertajati resmi beroperasi secara komersial pada Juni 2018 dan diresmikan Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Ahmad Heryawan. Maskapai seperti Citilink membuka rute perdana Kertajati–Surabaya. Namun, sejumlah rute domestik belum optimal karena faktor konektivitas dan permintaan.
Target awal Bandara Kertajati melayani 12 juta penumpang per tahun dan meningkat hingga 29 juta penumpang pada 2032. Namun realisasinya masih jauh dari target. Bandara ini bahkan sempat mengalami kekosongan rute domestik dan internasional pada beberapa periode.
Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan mulai beroperasi penuh, termasuk pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Namun, jumlah penumpang pada 2023 tercatat sekitar 135 ribu orang, meningkat menjadi 413 ribu penumpang pada 2024.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan Bandara Kertajati melalui integrasi moda transportasi, pengembangan zona komersial dan aerocity, pusat logistik e-commerce dan kargo, serta Kertajati Aircraft Maintenance Center (MRO). Bandara ini juga difokuskan sebagai bandara embarkasi haji dan umroh bagi Jabar dan Jateng sejak 2025.
Dalam perkembangannya, Bandara Kertajati kembali menjadi perhatian publik karena dinilai belum optimal secara ekonomi. Gubernur Jabar KDM menyebut bandara tersebut merugi sehingga beban operasional yang ditanggung Pemprov Jabar dinilai memberatkan.
Keluhan itu disampaikan KDM melalui video di akun TikTok miliknya yang dikutip Republika di Jakarta, Senin (5/1/2026). Ia menyoroti dana Pemprov Jabar yang harus digunakan untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati, sementara bandara tersebut hanya melayani satu penerbangan.
Selain Bandara Kertajati, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jabar juga digunakan untuk membayar utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, yang dibangun pada era Gubernur Ridwan Kamil. Pembiayaan masjid tersebut menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Beban utang kita tinggi. Betul. Satu dana PEN, kedua membiayai Kertajati, kita membiayai terus, hasilnya tidak ada,” kata KDM. Bandara Kertajati diketahui menelan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun.
KDM mengaku heran Pemprov Jabar harus mengeluarkan dana besar untuk membiayai bandara yang dinilai merugi. Pemprov Jabar disebut menanggung utang sekitar Rp 100 miliar per tahun untuk Bandara Kertajati, dengan sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk operasional dan layanan bandara. Sementara itu, utang pembangunan Masjid Al Jabbar mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun.
KDM pun mempertanyakan apakah pembiayaan Bandara Kertajati sebaiknya dihentikan sementara. “Pertanyaan saya, bisa tidak karena kita membiayai terus tidak ada hasilnya, Kertajati disetop dulu?” ujar KDM.
