jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai penyelenggaraan retret kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang bisa saja membahas wacana pilkada lewat DPRD.
Efriza menekankan bahwa retret ini merupakan wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantu presiden agar tetap dalam satu garis koordinasi pengelolaan kekuasaan.
BACA JUGA: Indonesia Sports Summit 2025: Menteri Kabinet Merah Putih Siap Menjadi Pembicara
"Retret lebih tepat dinilai sebagai upaya konsolidasi internal untuk menyamakan visi, disiplin kebijakan, dan soliditas koalisi. Ini penting agar program antarkementerian bisa berjalan selaras," kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (7/1).
Namun, lanjutnya, dalam praktik politik Indonesia, forum semacam ini memang kerap menjadi ruang informal untuk membangun kesepahaman politik lintas partai politik pendukung pemerintah, termasuk menyamakan sikap atas isu strategis yang sedang atau akan dibahas di DPR.
BACA JUGA: Setahun Kabinet Merah-Putih, Daftar Peristiwa Ekonomi Penting Indonesia
"Sebab hal wajar, jika ada pembahasan ini baik secara formal maupun dialog informal semata, karena diyakini tujuan retret adalah memperkuat soliditas pemerintahan dan menyamakan persepsi antarkementerian," jelasnya.
Dia meyakini retret itu ada kemungkinan ruang dialog informal membahas wacana pilkada melalui DPRD.
BACA JUGA: Setahun Kabinet Merah Putih Danantara Belum Unjuk Gigi, Ekonom Soroti Hal Ini
"Bisa saja menjadi salah satu topik yang “disenyapkan” agar tidak memicu kegaduhan publik, ruang dialog antarpartai politik koalisi pemerintahan terbuka dengan minus PDIP tentu saja, apalagi tiga partai politik pemerintah masih sifatnya mencermati dinamika politik yakni Partai NasDem, PKS, dan Demokrat," tutur Efriza.
Dia menilai meski dialog ini bisa saja terjadi, tetapi arah akhirnya tetap sangat bergantung pada dinamika di parlemen, resistensi publik, serta kalkulasi elektoral masing-masing partai politik.
"Sehingga retret lebih berfungsi sebagai arena penyelarasan kepentingan pemerintah atau eksekutif, bukan penentu tunggal keputusan politik besar tersebut," pungkas Efriza.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
