Penulis: Fityan
TVRINews – New York, Amerka Serikat
Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat setelah penangkapan Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat.
Gelombang kecaman internasional menghujami Amerika Serikat dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin 5 Januari 2026 waktu setempat.
Sejumlah negara sekutu maupun rival Washington menyebut serangan mematikan dan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, sebagai sebuah "kejahatan agresi" yang melanggar hukum internasional.
Pertemuan di markas PBB, New York, ini digelar hanya beberapa jam sebelum Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan federal Manhattan. Pemimpin Venezuela tersebut menghadapi
berbagai dakwaan serius, termasuk konspirasi "narkoterorisme", impor kokain, dan perdagangan senjata tuduhan yang secara konsisten ia bantah.
Pelanggaran Kedaulatan dan Preseden Berbahaya
Duta Besar Brasil untuk PBB, Sérgio França Danese, menyatakan bahwa aksi pengeboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang dapat diterima.
"Tindakan ini merupakan penghinaan yang sangat serius terhadap kedaulatan Venezuela dan menetapkan preseden yang sangat berbahaya bagi seluruh masyarakat internasional," tegas Danese dalam pertemuan tersebut.
Kritik serupa datang dari Kolombia, negara tetangga yang biasanya berhati-hati dalam bersikap terhadap Washington. Duta Besar Leonor Zalabata Torres menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa ditegakkan melalui koersi.
"Tidak ada pembenaran apa pun, dalam kondisi apa pun, bagi penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan tindakan agresi," kata Torres, seraya menambahkan bahwa serangan tersebut mengingatkan pada era intervensi terburuk di masa lalu.
AS Klaim Penegakan Hukum, Bukan Perang
Menanggapi kecaman tersebut, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi militer tersebut. Ia berargumen bahwa serangan itu bukanlah tindakan perang, melainkan upaya "penegakan hukum" untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap pemimpin yang dianggapnya "tidak sah".
"Kami tidak sedang menduduki suatu negara; ini adalah operasi penegakan hukum," ujar Waltz. Ia merujuk pada penangkapan pemimpin Panama, Manuel Noriega, pada tahun 1989 sebagai preseden hukum.
Waltz juga mengutip Pasal 51 Piagam PBB mengenai hak untuk membela diri dan menyatakan bahwa bukti-bukti kejahatan Maduro akan dibuka secara transparan di pengadilan AS.
Kekhawatiran Ketidakstabilan Regional
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, melalui pernyataan yang dibacakan oleh Kepala Urusan Politik PBB, Rosemary DiCarlo, menyatakan keprihatinan mendalam atas potensi instabilitas yang meluas di kawasan tersebut.
"Saya sangat khawatir tentang kemungkinan intensifikasi ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensial pada kawasan, dan preseden yang mungkin timbul dalam hubungan antarnegara," ungkap Guterres.
Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok memberikan reaksi keras. Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, menyebut intervensi ini sebagai bentuk "kembalinya era tanpa hukum". Sementara itu, perwakilan Tiongkok, Fu Cong, menekankan bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh bertindak sebagai "polisi dunia".
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menegaskan bahwa negaranya adalah korban agresi demi penguasaan sumber daya alam. Ia menyebut insiden ini sebagai "penculikan terhadap presiden konstitusional" yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Hingga saat ini, Dewan Keamanan PBB masih terbelah. Meski banyak desakan untuk mengecam tindakan Amerika Serikat, setiap upaya resolusi diprediksi akan terganjal oleh hak veto yang dimiliki oleh AS sebagai anggota tetap dewan.
Editor: Redaksi TVRINews
