JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan perwakilan Indonesia akan mengurusi krisis Venezuela sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal tersebut disampaikan Pigai terkait nominasi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Pigai menyatakan nominasi tersebut menjadi kesempatan pertama memimpin lembaga multilateral dunia. Menurutnya, hal ini menjadi prestasi tersendiri karena baru pertama kali sejak 80 tahun Indonesia merdeka.
"Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," kata Pigai di Gedung Kementerian HAM di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Sosok Kuasa Hukum Nicolas Maduro, Pengacara Senior yang Pernah Bela Julian Assange
Lebih lanjut, eks komisioner Komnas HAM itu menilai Indonesia bisa dinominasikan menjadi Presiden Dewan HAM karena berdirinya Kementerian HAM.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa Indonesia dinominasikan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kemlu menyatakan Indonesia dinominasikan oleh kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB.
Kemlu menyatakan penetapan Presiden Dewan HAM PBB baru akan ditetapkan melalui pertemuan pada Kamis (8/1) besok.
Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Kemlu menyatakan Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” kata Kemlu dalam keterangan tertulis.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- presiden dewan ham
- natalius pigai
- menteri ham
- indonesia presiden dewan ham
- krisis venezuela
