FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, bicara mengenai gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang belakangan ramai di media sosial.
Dikatakan Dede, penolakan paling lantang justru datang dari kelompok akun yang pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lalu aktif mengampanyekan sikap golput.
“Rerata yang hari ini paling keras menolak Pilkada lewat DPRD, adalah akun-akun yang kemarin justru menggaungkan golput di Pilpres dan Pilkada serentak 2024,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).
Ia menuturkan bahwa sikap tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam memaknai partisipasi politik.
Dede mengingatkan, pada masa pemilu lalu, sebagian kelompok dengan percaya diri menyebut tidak menggunakan hak pilih sebagai bentuk sikap politik.
“Dulu bilang tak memilih itu sikap. Sekarang ribut soal hak suara dirampas,” sindirnya.
Dede juga menyinggung data tingkat partisipasi pemilih sebagai bahan refleksi.
Ia menyebutkan, angka golput di Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 mencapai 42,07 persen, menjadikan ibu kota sebagai provinsi dengan tingkat golput tertinggi di Pulau Jawa.
Bagi Dede, fakta tersebut penting dicermati secara jernih dalam membaca dinamika wacana Pilkada oleh DPRD.
Ia menilai perdebatan seharusnya tidak berhenti pada narasi emosional, melainkan disertai konsistensi sikap dan evaluasi atas rendahnya partisipasi pemilih yang terjadi sebelumnya.
Sebelumnya, Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan, jika pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemilih itu sendiri.
“Pilkada tidak lagi langsung, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ya pasti yang rugi kita, pemilih,” ujar Bivitri di X @BivitriS (31/12/2025).
Ia menekankan, skema pemilihan lewat DPRD hanya akan menguntungkan elite politik dan partai, sementara masyarakat semakin dipinggirkan dari proses demokrasi.
“Parpol judulnya arisan doang itu. Warga jadi cuma obyek makin parah. Mesti dilawan,” sebutnya.
Pandangan tersebut sejatinya bukan hal baru. Dalam sebuah video reels yang diunggah pada 16 Desember 2024, Bivitri sudah mengingatkan bahaya jika evaluasi demokrasi hanya dilakukan di permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan.
“Evaluasi setelah event demokrasi itu memang selalu perlu ya. Jadi kita bisa setuju soal itu. Cuma masalahnya, waktu mengevaluasi, cara menganalisisnya bagaimana?” kata Bivitri dalam tayangan tersebut.
Ia menjelaskan, setiap persoalan politik, sosial, dan hukum memiliki lapisan, mulai dari gejala di permukaan hingga akar masalah di bagian paling dalam.
“Suatu masalah sosial atau masalah hukum, masalah politik itu akan lebih baik solusinya, lebih berkelanjutan. Kalau akar masalahnya yang kita selesaikan, bukan gejalanya,” jelasnya.
Dalam konteks pilkada, Bivitri menyebut biaya politik sebagai persoalan di lapisan tengah yang kerap disalahpahami.
Ia kemudian menyinggung adanya biaya informal atau ilegal yang sangat besar.
“Ketemunya memang salah satunya ada biaya informal alias ilegal dengan yang formal. Nah yang informal itu memang mahal sekali,” bebernya.
Biaya ilegal tersebut, lanjut Bivitri, antara lain berupa praktik serangan fajar, pembagian bansos bermuatan politik, hingga pengeluaran kampanye yang sebenarnya tidak perlu.
“Tapi kan itu sebenarnya unnecessary cost. Sebenarnya nggak perlu itu,” katanya.
Selain itu, ia juga menaruh perhatiannya pada biaya ilegal lain dalam proses pembentukan koalisi partai.
“Selama pembentukan koalisi dilakukan, bukan rahasia di banyak daerah antar partai juga ada ketelebatan uang-uang dan segala macem ya,” ucapnya.
Bivitri bilang, mahalnya biaya demokrasi tidak bisa diukur semata-mata seperti pengeluaran rumah tangga.
Demokrasi, menurutnya, memiliki nilai esensial yang jauh lebih besar, yakni suara rakyat.
“Tapi harus dilihat demokrasi esensinya adalah suara kita nih. Rakyat jelata kalau kata salah seorang pejabat,” terangnya.
(Muhsin/fajar)
