Komisi VI DPR Minta Pemerintah Fokus ke Restrukturisasi Emiten BUMN yang Berpotensi Delisting

Danantara juga diharapkan mampu membenahi emiten BUMN secara disiplin.

IDXChannel—Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menekankan pentingnya restrukturisasi yang transparan dan akuntabel untuk pembenahan menyeluruh terhadap emiten BUMN yang berpotensi delisting. 

Firnando mengatakan fokus pemerintah dan stakeholders tidak semata-mata untuk menyelamatkan harga saham, tetapi juga untuk proses restrukturasi perusahaan pelat merah agar berjalan cepat, transparan, dan akuntabel. 

“Delisting bukan akhir, tetapi mekanisme disiplin pasar. Yang terpenting adalah memastikan restrukturisasi dilakukan secara serius dan tepat waktu,” kata dia, Selasa (6/1/2026). 

Dia menjelaskan bahwa restrukturisasi BUMN bermasalah harus dilakukan secara komprehensif, mencakup perbaikan manajemen, penataan utang, serta penyesuaian model bisnis agar lebih adaptif dan berdaya saing. 

Firnando menilai penundaan restrukturisasi akan memperbesar risiko dan beban di kemudian hari, baik bagi perusahaan maupun kepercayaan investor. Karena itu, langkah pembenahan harus difokuskan pada penguatan fundamental, bukan sebatas stabilisasi jangka pendek.

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya peran Danantara sebagai entitas pengelola dan konsolidator BUMN dalam mengawal proses restrukturisasi tersebut. 

Dengan pengawasan DPR RI, Danantara diharapkan mampu menjalankan mandat pembenahan BUMN secara disiplin, objektif, dan berorientasi keberlanjutan, bukan sekadar menjadi instrumen penyelamatan sementara. 

“Danantara harus menjadi penggerak restrukturisasi yang tegas dan terukur, agar BUMN benar-benar kembali sehat,” ujarnya.

Firnando menegaskan bahwa pembenahan BUMN yang dilakukan secara konsisten dan akuntabel akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. 

BUMN yang sehat diyakini mampu kembali berkontribusi optimal sebagai motor pembangunan, memperkuat kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas pasar modal. 

“Inilah esensi pengawasan DPR RI, memastikan disiplin pasar berjalan dan BUMN bangkit melalui restrukturisasi yang nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(Nadya Kurnia)