Grid.ID- Dedi Mulyadi keluarkan SE yang wajibkan desa di Jabar buka anggaran di medsos. Hal ini buntut kasus intimidasi warga di Garut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengintruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk membuka penggunaan angaran secara transparan kepada publik, termasuk dana desa. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran (SE) Pemprov Jabar yang akan ditunjukkan kepada seluruh pejabat di wilayah itu.
Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam unggahan di Instagramnya. Dalam pernyataanya, dia menegaskan bahwa keterbukaan anggaran jadi keharusan dalam tata kelola pemerintah modern.
"Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat," kata Dedi, dilansir dari Kompas.com.
Melalui SE itu, Dedi mengatur kewajiban seluruh tingkatan pemerintahan untuk mengumumkan anggaran belanja secara terbuka melalui berbagai platform media sosial. Langkah ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses informasi anggaran sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
"Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka," lanjutnya.
Kebijakan transparansi anggaran ini tak hanya berhenti pada publikasi angka-angka belanja. Dedi juga mewajibkan setiap instansi pemerintah menyampaikan laporan kinerja secara rutin setiap bulan. Dengan cara, ini masyarakat tak hanya mengetahui ke mana anggaran dialokasi, tapi juga bisa menilai hasil dari penggunaan dana tersebut.
"Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu," terang Dedi Mulyadi.
Menurutnya, transparasi anggaran dan pelaporan kinerja merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Keterbukaan tanpa akuntabilitas dinilai tak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dedi menekankan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah pada dasarnya bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karenanya, publik punya hak untuk mengetahui bagaimana uang itu digunakan oleh pemerintah di semua tingkatan.
"Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, POLRI, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar," tuturnya.
Dengan Dedi Mulyadi keluarkan SE ini, dia menegaskan tak ada alternatif lain dalam menjalankan pembangunan selain dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika masyarakat dilibatkan dan diberikan akses informasi yang luas.
"Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka. Pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun, menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil," tegasnya.
Sementara itu, kebijakan transparansi ini kemudian dikaitkan dengan kasus viral yang menimpa warga Garut bernama Holis Muhlisin (31). Melansir dari TribunJabar.id, dia diketahui mendapatkan intimidasi dari keluarga kepala desa lantaran mengunggah video kondisi jalan rusak di wilayahnya.
Selain itu, penjual telur keliling ini juga dilaporkan ke Polsek atas dugaan pencemaran nama baik. Setelah video intimdasi yang diterimanya viral, Dedi Mulyadi kemudian sempat memberikan tanggapannya atas kasus tersebut.
Gubernur Jawa Barat itu kemudian memberikan peringatakn keras kepada para pejabat daerah. Dedi Mulyadi meminta agar aparat pemerintahan bisa menerima kritik dengan lapang dada sebagai evaluasi pembangunan.
"Jangan pernah melakukan intimidasi atau pengancaman dalam dunia yang sudah terbuka. Kalau ada warga yang menceritakan jeleknya pembangunan, terima dengan lapang dada," tegas Dedi Mulyadi.
Gubernur Dedi Mulyadi kemudian juga memerintahkan Bupati Garut untuk segera melakukan rekonsiliasi. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut berjalan dan kejadian serupa tidak terulang kembali. (*)
Artikel Asli
