Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Jakarta sepanjang 2025 tetap terkendali di angka 2,63% (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional mencapai 2,92% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan realisasi inflasi 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy).
BPS mencatat inflasi sebesar 0,33% (mtm) pada Desember 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mtm). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,64% (mtm) dan menjadi yang terendah di pulau Jawa. Pada periode ini terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Transportasi, serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
"Dengan perkembangan tersebut, inflasi Jakarta sepanjang 2025 2,63% [yoy] lebih rendah dibandingkan inflasi nasional mencapai 2,92%," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).
Iwan mengatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada bulan ini dengan inflasi sebesar 1,07% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,20% (mtm).
Tekanan inflasi bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras dan cabai rawit, seiring meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru, kenaikan harga live bird, serta terbatasnya pasokan cabai rawit dari daerah sentra akibat tingginya curah hujan.
Baca Juga
- Harga Cabai Rawit Sumbang Inflasi Jatim Sebesar 0,76% pada Desember 2025
- BPS Catat Inflasi Jakarta 2,63% Sepanjang 2025, Ini Faktor Pemicunya
- Sulsel Inflasi 2,84% Sepanjang 2025, Didorong Kenaikan Harga Emas dan Cabai
Di sisi lain, tekanan inflasi kelompok ini tertahan oleh penurunan harga cabai merah seiring meningkatnya pasokan dari sejumlah daerah sentra yang memasuki musim panen. Sementara itu, komoditas ikan mas dan susu cair kemasan juga mencatat penurunan harga namun dengan andil yang sangat kecil.
"Kelompok transportasi turut mencatat inflasi sebesar 0,65% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,29% (mtm). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian BBM non-subsidi per 1 Desember 2025, serta meningkatnya penggunaan angkutan antar kota selama periode HBKN Nataru," jelasnya.
Sementara itu, emas perhiasan masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Jakarta dengan angka sebesar 1,59% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,73% (mtm). Pergerakan harga emas perhiasan ini sejalan dengan perkembangan harga global yang bertahan pada level tinggi, meskipun dengan laju kenaikan yang lebih moderat. Kondisi ini mendorong kelompok Perawataan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat inflasi sebesar 0,49% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,17% (mtm).
Tekanan inflasi Jakarta pada Desember 2025 tertahan oleh deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,06% (mtm), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga telepon seluler dengan andil yang sangat kecil (~0).
Iwan menuturkan terkendalinya inflasi Jakarta tidak terlepas dari sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta, khususnya menjelang periode HBKN Nataru.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan penyelenggaraan berbagai program strategis, antara lain Program Pangan Bersubsidi dan berbagai Program Pangan Murah. Pada periode ini, Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan Pangan Murah dengan menghadirkan cabai asal Aceh, serta diselenggarakan kegiatan Aksi Cabai Harga Petani yang dilakukan TPID Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan sebagai upaya stabilisasi harga cabai.
Penguatan komunikasi publik juga terus dilakukan, khususnya menjelang Nataru, melalui penyebarluasan iklan layanan masyarakat mengenai belanja bijak yang melibatkan pimpinan daerah/lembaga di radio dan media sosial. Bank Indonesia turut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui podcast Rabu Belajar Pemprov DKI Jakarta dengan tema “Belanja Hemat dengan Transaksi yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal)”.
Ke depan, Iwan mengatakan sinergi strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
"Upaya tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan [GNPIP] sebagai langkah nyata pengendalian harga pangan. Dengan sinergi tersebut, capaian inflasi Jakarta yang terkendali pada tahun 2025 diharapkan dapat terus dipertahankan pada 2026," imbuhnya.
