FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut dirinya sepakat dengan narasi yang berkembang hari ini. Bahwa pemerintahan Indonesia masuk ke orde baru paling baru.
“Saya setuju, kalau dibilang kita nih seperti menghadapi orde baru yang paling baru gitu ya. New orde baru,” kata Bivtri dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (6/1/2026).
Hal tersebut, diungkapkan menyusul menguatnya isu kepala daerah bakal dipilih DPRD. Tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Itu, kata dia, sebenarnya sudah diungkapkan Prabowo beberapa waktu lalu. Alasannya karena tidak efisien.
“Karena memang yang saya khawaitrkan adalah begini, kalau misalnya kita sekarang menggunakan logika efisiensi itu kan, kan Pak Prabowo itu sebenarnya sudah menyebut-nyebut soal ini,” jelasnya.
“Saya ingat sekali, karena saya bilang reels tahun lalu. 2024 Desember, saya bilang bikin reels di media sosial saya untuk menjelaskan. Karena Prabowo waktu itu sudah bilang, ini tidak efisien, kita harus kembalikan,” tambahnya.
Sekarang, dia mengatakan hal itu sudah berjalan. Dimulai dari konsolidasi politik. “Ternyata sudah dijalankan secara politik. Nah, yang harus kita khawatirkan adalah kalau logika itu digunakan, bahwa dipilihkan oleh DPRD adalah juga demokrastis, maka nanti akan berlanjutlah logika itu, untuk bilang bahwa kalau begitu yang memilih presiden juga, seperti masa lalu saja. MPR,” paparnya.
Itulah, kata dia, yang dia maksud orde baru paling baru. “Itu yang saya katakan sebagai orde baru yang paling baru. Karena pda masa lalu, persis begitu. Ruang politik kita sangat tertutup. Tidak ada saluran antara kita warga dengan siapapun yang memegang kekuasaan di atas sana,” terangnya.
Dia mengungkapkan hal yang dikhawatirkan jika itu terjadi. “Nah, kalau ini nanti situasi ini benar terjadi, kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, maka kita juga akan benar-benar tidak punya suara sama sekali. Tidak punya kontrol dan tidak bisa minta akuntabilitas dengan baik, dalan konteks demokrasi,” pungkasnya. (Arya/Fajar)
