jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengkritik wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut dia, pemilu tidak langsung dapat mencederai hak konstitusi rakyat.
Eko mengingatkan bahwa hak warga negara memilih pemimpin di daerah dijamin oleh konstitusi.
BACA JUGA: Guru Besar UII: Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi
Selain itu, mekanisme pilkada lewat DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
"Prinsip penghormatan terhadap hak konstitusi warga negara diabaikan. Kalau digeser ke DPRD akan mencederai hati rakyat," katanya, Selasa (6/1).
BACA JUGA: Pakar Politik: Pilkada Melalui DPRD Menggerus Demokrasi
Alih-alih mengubah mekanisme pilkada, ia lebih menyoroti perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada ke depannya.
"Pilkada bermartabat dan berbudaya bisa diwujudkan dengan negara netral, KPU netral, bawaslu netral, aparat penegak hukum netral dan bersama memerangi money politic," ujarnya.
BACA JUGA: Hasto-Wawan Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada Yogyakarta
Dia juga menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara menentukan pemimpinnya sesuai Pancasila dan konstitusi.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII) Masduki menilai langkah perubahan skema pilkada ini salah kaprah.
Menurutnya, akar permasalahan selama ini tidak relevan dengan solusi yang dihadirkan melalui skema pilkada lewat DPRD.
"Ini ada masalah soal partisipasi politik, literasi politik yang rendah dan oligarki, kok, solusinya pemilihan dialihkan ke DPRD. Enggak nyambung," kata Masduki, Selasa (30/12).
Guru besar UII itu menilai bahwa sejumlah permasalahan tersebut seharusnya dituntaskan, bukan justru mengganti skema pemilihannya. (mcr25/jpnn)
Redaktur : Januardi Husin (mar3)
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
