Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati hingga kepala desa di Jabar posting anggaran di media sosial. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan agar kinerja bupati dan kepala desa tidak diragukan oleh masyarakat.
Seperti diketahui, baru-baru ini kasus keluarga kepala desa (kades) mengintimidasi warga yang memberikan kritik di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Bagaimana tidak, warga tersebut hanya mengkritik masalah jalan yang tak kunjung dibenahi.
Namun, warga itu justru mendapatkan intimidasi dari keluarga kades di Kampung Babakangadoh RT01 RW06, Desa Panggalih. Mengetahui hal itu, Dedi Mulyadi tak tinggal diam.
Dedi Mulyadi mendadak sidak hingga meminta seluruh bupati dan kepala desa di Jabar untuk memposting anggaran di medsos. Hal itu disampaikan oleh Dedi di akun Instagramnya @dedimulyadi71 dilansir pada Selasa (06/01/2026).
Di unggahan itu, Dedi menyampaikan sebuah pengumuman untuk warga Jabar. Ia menyebut Pemrov Jabar telah mengeluarkan surat edaran untuk bupati, wali kota, camat dan kepala desa bahwa mulai sekarang anggaran belanja pemerintah harus diumumkan di media sosial.
Tak hanya itu, ia juga mewajibkan agar bupati, wali kota, camat dan kepala desa menyampaikan capaian kinerja ke publik. Bukan tanpa sebab, hal itu agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sudah bekerja dengan sungguh-sungguh.
"Disampaikan bahwa hari ini pemrov Jabar mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, camat, kepala desa di seluruh Jawa Barat, isinya anggaran belanja pemerintah di seluruh tingkatan baik di tingkat provinsi maupun desa untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik Youtube, Facebook maupun Instagram agar diketahui publik secara terbuka."
"Setiap bulan kita wajib sampaikan capaian kinerja kita, pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai apa yang kita lakukan setiap waktu," ucap Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut tidak ada alternatif lain dalam menjalankan pembangunan selain dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memposting anggaran dan kinerja ke media sosial.
"Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, POLRI, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar," tutur Dedi.
"Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka."
"Pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun, menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil," beber Dedi.
Dedi berharap agar kebijakan ini membuat Jabar jadi lebih baik dan terbuka. Selain itu, ia juga ingin tata kelola wilayah Jabar semakin baik.
"Semoga jalan ini menjadi jalan terang, mewujudkan Jawa Barat istimewa," pungkasnya.
"Yth para bupati/walikota, para camat dan para kepala desa/kelurahan se-Provinsi Jawa Barat, agar mengumumkan seluruh dana pembangunan secara terbuka melalui media sosial. Hatur nuhun," tulisnya.
Dedi Mulyadi mendadak sidak hingga meminta seluruh bupati dan kepala desa di Jabar untuk memposting anggaran di medsos, netizen langsung ramai memberi komentar. Banyak yang mendukung kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
"Sidak tiba2 audit tiba2. Harusnya," tulis akun @ria***.
"Cari tikus gak boleh sambil berisik. Pelan-pelan, kalau berisik, tikusnya malah kabur," jawab Dedi Mulyadi.
"Setujuuuuuuu Bapaaaakk. Harus tegas dan transparan sampai ke akar-akarnya Salam hormat JAWA BARAT ISTIMEWA," tambah akun @ind***.
"Transparansi lewat media ,bukan laporan di dalam meeting haturnuhun (sudah mengabulkan ke inginan masyarakat Jabar)" tambah akun @fer***. (*)
Artikel Asli
