Ekonomi 2026: Ujian Resiliensi dan Akselerasi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mencanangkan visi besar perekonomian, mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir masa jabatannya. Mengejar capaian tersebut, tahun 2026 ini dicanangkan sebagai landasan pacu awal dengan target pertumbuhan 6,3 persen.

Namun, di balik narasi optimistis tersebut, data berbicara dengan deskripsi yang lebih realistis. Berdasarkan hasil simulasi Litbang Kompas, yang membedah denyut nadi historis fundamental ekonomi Indonesia, tampaknya terdapat kesenjangan yang menantang antara apa yang mungkin terjadi secara alami dengan apa yang ditargetkan secara politis.

Sejalan dengan tantangan internal dan eksternal yang akan dihadapi bangsa ini, simulasi proyeksi ekonomi Indonesia 2026 setidaknya dapat tergambarkan dalam tiga variasi skenario, yakni optimistis (goldilocks economy), moderat (business as usual), dan pesimistis (twin shock). Hasilnya menunjukkan narasi optimisme yang kuat tetapi berhati-hati. Tahun 2026 diproyeksikan bukan sekadar tahun pemulihan, melainkan tahun akselerasi. Perekonomian Indonesia berpotensi ”lepas landas” menuju orbit pertumbuhan yang lebih tinggi kendati masih tertahan di kisaran 5 persen.

Namun, sebelum membahas 2026, penting pula untuk mencermati titik kritis pada akhir tahun 2025. Dalam skenario moderat maupun pesimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 berpotensi mengalami perlambatan teknikal ke level di bawah 5 persen kendati terdapat momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru. Divergensi tajam ini dapat dibaca sebagai respons tertunda (lag effect) dari berbagai faktor transisi.

Di dalam negeri, tahun 2025 menjadi tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bekerja efektif. Selama periode awal tersebut terjadi berbagai penyesuaian dalam realisasi belanja negara, seperti realokasi dan efisiensi belanja serta pemangkasan transfer ke daerah. Perubahan arah kebijakan fiskal ini memicu perlambatan sesaat dalam aktivitas ekonomi riil.

Tekanan eksternal juga meningkat menjelang akhir 2025 seiring normalisasi harga komoditas global. Variabel harga minyak dan ketidakpastian geopolitik (yang dalam model ditangkap sebagai guncangan eksogen) masih membayangi. Jika ekonomi global melambat, khususnya di mitra dagang utama seperti China dan Amerika Serikat, permintaan ekspor Indonesia akan terkoreksi dan pada akhirnya menekan pertumbuhan.

Kabar baiknya, perlambatan ini bersifat transien. Data menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menjadikan triwulan IV-2025 sebagai ”lantai” (bottom), bukan jurang resesi, sebelum memantul kembali (rebound) memasuki tahun berikut.

Dengan segenap kondisi yang terjadi, secara umum, Litbang Kompas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di kisaran 4,9-5,0 persen. Proyeksi pertumbuhan sebesar itu tidak banyak berbeda dengan proyeksi pertumbuhan yang dikeluarkan sebelumnya oleh berbagai lembaga kajian berskala global dan dalam negeri.

Memasuki tahun 2026, peta jalan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada skenario moderat, yang diasumsikan jalur paling realistis, ekonomi yang sempat melemah diproyeksikan kembali menembus level psikologis 5 persen pada pertengahan 2026. Kemampuan kembali ke lintasan pertumbuhan potensial dengan relatif cepat mencerminkan satu hal penting: daya tahan.

Sinyal ini penting bagi investor dan publik karena menunjukkan bahwa inersia atau daya tahan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap besar. Faktor pendorong utamanya berasal dari kombinasi stabilitas moneter dan konsumsi domestik. Variabel suku bunga dan inflasi yang digunakan dalam model terbukti berdampak signifikan terhadap daya beli. Dalam skenario moderat, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,1 persen.

Indonesia berpeluang tumbuh lebih tinggi apabila kondisi eksternal dan internal berjalan harmonis. Tidak ada guncangan harga minyak, nilai tukar rupiah stabil, dan transisi pemerintahan berlangsung mulus. Dalam skenario optimistis, Indonesia dapat tumbuh stabil di atas 5 persen pada setiap triwulan sepanjang 2026, dengan prasyarat reformasi struktural berjalan konsisten dan iklim investasi global kondusif.

Sebaliknya, daya tahan ekonomi Indonesia berpotensi diuji oleh ”guncangan ganda” dari kombinasi defisit fiskal yang melebar dan gejolak eksternal (seperti arus keluar modal mendadak atau lonjakan harga minyak). Meski demikian, bahkan dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap bertahan di kisaran mendekati 5 persen pada 2026. Tampaknya, struktur ekonomi yang didominasi konsumsi rumah tangga (53 persen PDB) terbukti menjadi bantalan kuat bagi stabilitas ekonomi domestik.

Salah satu temuan penting dari model Litbang Kompas adalah tingginya sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap variabel moneter. Stabilitas nilai tukar dan suku bunga memegang peranan vital. Menjelang 2026, tantangan eksternal terbesar bersumber dari arah kebijakan bank sentral global, khususnya The Fed. Jika era suku bunga tinggi global (higher for longer) berakhir, arus modal berpotensi kembali mengalir ke pasar berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya adalah penguatan rupiah, penurunan biaya impor bahan baku, serta dorongan bagi sektor manufaktur dan investasi.

Sebaliknya, jika gejolak geopolitik memicu penguatan dolar AS, Bank Indonesia perlu melakukan orkestrasi kebijakan yang cermat untuk menjaga stabilitas tanpa mematikan momentum pertumbuhan yang sedang terakselerasi.

Secara umum, prospek ekonomi Indonesia tahun 2026 tergolong cerah dengan kewaspadaan. Namun, realisasi angka proyeksi pertumbuhan (kisaran 5,1-5,3 persen) tersebut sangat bergantung pada pengelolaan ”jembatan rapuh” di akhir 2025. Periode transisi ini harus ditangani dengan hati-hati agar ekonomi tidak terperosok ke level di bawah 5 persen.

Pada saat yang sama, belanja pemerintah perlu tetap berkualitas untuk menopang daya beli ketika sektor swasta masih bersikap wait and see. Di tengah suku bunga acuan yang mulai melandai atau stabil, pengendalian inflasi menjadi keniscayaan agar sektor riil memiliki ruang berekspansi dan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga harus diperkuat untuk memitigasi risiko twin shock.

Dari hasil proyeksi ini, tanpa reformasi struktural yang radikal, laju alami (natural rate of growth) ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mampu menyentuh plafon sekitar 5,3 persen pada 2026. Masih berjarak signifikan dengan target 6,3 persen yang dicanangkan pemerintah.

Kesenjangan hampir 1 persen poin antara proyeksi model dan target pemerintah ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ruang kebijakan yang harus diisi oleh langkah-langkah luar biasa, bukan rutinitas birokrasi (business as usual). Dalam konteks produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang bernilai ribuan triliun rupiah, selisih 1 persen pertumbuhan setara dengan penciptaan nilai tambah ekonomi yang masif dan potensi penyerapan jutaan tenaga kerja baru.

Jarak perbedaan proyeksi yang berkonsekuensi besar ini melahirkan pertanyaan, bagaimana solusi menjembataninya?

Analisis ini mengajukan ”jalan tengah” sebagai solusi teknokratis untuk menjembatani ambisi politik dan realitas data. Jalan tengah ini bukan soal menurunkan target, melainkan melakukan intervensi terfokus pada variabel-variabel kunci yang teridentifikasi dalam model. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga strategi utama untuk mendorong lompatan pertumbuhan dari kisaran 5 persen menuju 6,3 persen sesuai trajektori pemerintah.

Pertama, menjadikan efisiensi sebagai sumber pertumbuhan baru. Model menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh terhadap PDB, tetapi dengan kekuatan penjelas (R2) yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kebocoran dalam transmisi likuiditas ke sektor riil.

Masalah ini tecermin dalam tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia, yang masih berada di atas level 6. Artinya, investasi yang masuk relatif mahal dan kurang produktif akibat inefisiensi birokrasi, biaya logistik, dan praktik korupsi. Likuiditas meningkat, tetapi output (PDB) yang dihasilkan tidak sebanding.

Jalan tengah untuk mencapai target pertumbuhan 6,3 persen adalah menurunkan ICOR secara signifikan melalui reformasi efisiensi yang sistematis. Pemerintah tidak harus melipatgandakan belanja yang berisiko memperlebar defisit, tetapi melipatgandakan efisiensi. Digitalisasi perizinan yang terintegrasi penuh serta pemangkasan biaya logistik pelabuhan harus menjadi prioritas absolut.

Kedua, reindustrialisasi tidak boleh berhenti pada hilirisasi tambang. Data historis dalam model (2005-2025) telah mencakup periode booming hilirisasi nikel, tetapi pertumbuhan tetap tertahan di kisaran 5 persen. Ini menegaskan hilirisasi tambang saja tidak cukup untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan 6,3 persen, apalagi 8 persen, karena sektor ini bersifat padat modal, bukan padat karya.

Indonesia memerlukan gelombang hilirisasi kedua yang berfokus pada sektor dengan multiplier effect tinggi terhadap konsumsi rumah tangga, seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur padat karya. Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen PDB, penguatan daya beli di tingkat akar rumput akan menjadi mesin utama yang memungkinkan lonjakan pertumbuhan di atas prediksi model.

Ketiga, hasil uji kausalitas dalam model menunjukkan, suku bunga memiliki dampak signifikan secara statistik terhadap PDB. Ini menandakan tingginya sensitivitas ekonomi Indonesia terhadap biaya dana (cost of fund). Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi syarat mutlak agar Indonesia tidak kembali ke era inflasi tinggi seperti 2022-2024, yang memaksa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi.

Tahun 2026 diproyeksikan menjadi momentum pelonggaran moneter global. Jika inflasi terkendali, Bank Indonesia bersama pemerintah perlu berani memangkas suku bunga acuan secara lebih agresif dari ekspektasi pasar. Langkah ini harus dikombinasikan dengan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial yang ditargetkan secara spesifik ke sektor prioritas, seperti perumahan, otomotif, dan UMKM.

Kombinasi biaya dana yang lebih murah dan likuiditas yang memadai akan menstimulasi kredit investasi dan konsumsi secara simultan. Inilah ”mesin turbo” yang dibutuhkan untuk mengejar selisih 1 persen pertumbuhan tersebut.

Merujuk pada kajian ini, reformasi struktural tampaknya tidak lagi terhindarkan. Dengan beragam solusi teknokratis yang dilakukan, menurunkan inefisiensi (ICOR), memperluas basis industrialisasi ke sektor padat karya, serta keberanian mengambil kebijakan moneter yang pro-pertumbuhan, target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2026 dan 8 persen pada 2029 menjadi visi yang sangat menantang. Bukan mustahil pula terwujud. (LITBANG KOMPAS)

Baca besok: Ketahanan Pangan 2026, Babak Baru yang Mulai Menjanjikan