Bisnis.com, JAKARTA — Prancis akan mengupayakan pengecualian pengenaan pajak karbon lintas batas Uni Eropa atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) atas impor pupuk guna meringankan beban biaya yang ditanggung petani.
Pejabat Kementerian Pertanian Prancis menyatakan, Menteri Pertanian Annie Genevard akan mengajukan permintaan tersebut dalam pertemuan dengan para mitra Uni Eropa di Brussel pada Rabu (7/1/2026), menurut laporan Bloomberg. Saat ini, penerapan CBAM dinilai berpotensi menambah biaya pupuk bagi petani serta mengganggu stabilitas pasar.
Isu pengecualian pupuk ini sebelumnya telah disuarakan Prancis pada Desember dengan dukungan Portugal dan Polandia. Sejak itu, sejumlah negara lain turut menyatakan dukungan, antara lain Italia, Austria, Hungaria, Rumania, dan Irlandia, menurut para pejabat tersebut.
CBAM yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dirancang untuk melindungi sektor-sektor intensif karbon Uni Eropa dari persaingan tidak adil selama masa transisi hijau, khususnya dari negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi bersifat proteksionis, termasuk dari China yang menyatakan akan mengambil langkah balasan.
Selain isu CBAM, Genevard juga akan melanjutkan upaya Prancis dalam membentuk pemblokir minoritas untuk mencegah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan negara-negara Mercosur di Amerika Selatan. Meski Komisi Eropa telah melakukan sejumlah perbaikan terhadap teks perjanjian tersebut sepanjang tahun lalu, Prancis menyatakan masih belum puas.
Baca Juga
- China Kecam CBAM Uni Eropa, Ancam Terapkan Tarif Balasan
- Uni Eropa Berencana Perluas CBAM, akan Sasar Suku Cadang Mobil hingga Mesin Cuci
- Jelang Penerapan Pajak Karbon Manufaktur (CBAM) Eropa, Pemerintah RI Bergeming
Prancis menginginkan klausul pengaman diadopsi secara formal oleh Uni Eropa dan disetujui negara-negara Mercosur, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap impor produk pertanian ke pasar Uni Eropa.
Uni Eropa gagal memfinalisasi kesepakatan dagang tersebut bulan lalu setelah Italia dan Prancis memimpin upaya penundaan hingga 12 Januari dengan alasan perlindungan petani Eropa belum memadai. Italia diperkirakan akan mengubah sikap dan mendukung perjanjian tersebut saat pemungutan suara duta besar Uni Eropa pada 9 Januari. Perjanjian tetap dapat disahkan tanpa dukungan Prancis karena hanya memerlukan suara mayoritas berkualifikasi dari 27 negara anggota Uni Eropa.
