Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat pada 2026 membuat sejumlah kewajiban fiskal kembali disorot, salah satunya pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam video yang diunggah melalui akun TikTok miliknya, @dedimulyadiofficial. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menanggung biaya operasional Bandara Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun.
“Kita harus membiayai [masjid] Al-Jabbar hampir Rp50 miliar dalam setiap tahun, kita harus membiayai Kertajati hampir Rp100 miliar dalam setiap tahun,” jelasnya dalam video yang diunggah pada Selasa (6/1/2026).
Kewajiban pembiayaan tersebut menjadi perhatian di tengah ruang fiskal Jawa Barat yang kian menyempit. Pasalnya, anggaran hingga Rp100 miliar per tahun harus tetap digelontorkan, sementara tingkat aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang di Bandara Kertajati masih tergolong rendah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat per November 2025 aktivitas penumpang pesawat di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan, khususnya di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Plt. Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan bahwa total penumpang penerbangan domestik dari seluruh bandara di Jawa Barat pada November 2025 tercatat sebanyak 462 orang, turun 3,75% (month to month/MtM) dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 480 orang.
Baca Juga
- Bandara Kertajati Sepi Penumpang, Bisnis Penerbangan di Jabar Lesu
- Bandara Kertajati Gelar Penerbangan Umrah Perdana Awal Januari 2026
Penurunan lebih tajam terlihat secara tahunan, di mana jumlah penumpang domestik merosot hingga 94,46% (year on year/YoY) dibandingkan November 2024 yang tercatat 8.340 orang.
Sementara itu, untuk Bandara Kertajati tercatat tidak memiliki penumpang domestik yang berangkat pada November 2025. Kondisi ini menandai stagnasi layanan domestik di Bandara Kertajati meskipun merupakan bandara terbesar kedua di Jawa Barat.
“Bandara Kertajati saat ini memang tidak melayani penerbangan domestik reguler. Fokus utama operasional masih pada penerbangan internasional, meski jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya,” kata Darwis.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah mulai mengevaluasi beban biaya rutin dari sejumlah proyek besar, termasuk biaya operasional Bandara Kertajati. Evaluasi ini dilakukan agar pembiayaan tidak terus membebani APBD Jawa Barat secara berkelanjutan.
“Kita ngebiayain terus hasilnya enggak ada. Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Padahal lembaga bisnis itu lembaga penerbangan bisnis,” ujar Dedi dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Sabtu (3/1/2026).
Selain biaya operasional Bandara Kertajati, tekanan APBD Jawa Barat juga dipicu oleh pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun. Selain itu, kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp600 miliar baru dapat dibayarkan pada Januari 2026. Dengan kondisi tersebut, hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus.
Tidak hanya itu, Jawa Barat juga masih menanggung beban dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar, dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp50 miliar setiap tahun, serta kewajiban penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan yang tersisa sebesar Rp300 miliar. (Putri Astrian Surahman)
