jpnn.com - KARAWANG - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dalam membersihkan sektor pertanian. Mentan Amran telah mencopot 192 pejabat serta mencabut izin 2.300 distributor/pengecer pupuk yang merugikan petani dan mengganggu swasembada pangan.
Menurut Mentan Amran, sepanjang satu tahun terakhir, Kementerian Pertanian telah mencabut izin 2.300 distributor pupuk di seluruh Indonesia, yang terbukti melanggar kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA: Mentan Amran Ancam Cabut Izin Produsen Nakal yang Naikkan Harga Pangan Saat Libur Nataru
"Pupuk, izin Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kadang kami disampaikan bahwa ini mentan kejam karena izin (distributor/pengecer pupuk) yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia," kata Mentan Amran dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
Pencabutan izin dilakukan secara cepat dan langsung, termasuk melalui sistem digital, begitu ditemukan praktik permainan harga pupuk yang memberatkan petani dan mengganggu kelancaran produksi pertanian nasional.
BACA JUGA: Amran Bantah Incar Pedagang Kecil, Fokus Produsen yang Langgar HET
"Begitu naik harga dari HET, main-main, kami langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga, hanya ditombol, langsung kami cabut izinnya," ungkap Mentan Amran.
Selain itu, dia juga mengungkap bahwa Kementan mencopot 192 pejabat internal yang dinilai berkinerja buruk, menyalahgunakan kewenangan, hingga terlibat praktik yang merugikan sektor pertanian.
BACA JUGA: Mentan Amran Menargetkan Swasembada Pangan di Papua dalam 3 Tahun, Langkah Konkret Disiapkan
Mentan Amran menyatakan tindakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan presiden agar birokrasi pertanian bersih, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.
"Kami copot dari Kementerian (Pertanian) luar dan dalam Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat kementerian kami copot, ada kami pecat, ada yang masuk penjara," kata Amran.
Dalam penegakan hukum, Kementan bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan mengungkap berbagai kasus kecurangan pangan sepanjang 2025.
Sebanyak 76 tersangka ditetapkan dalam kasus kecurangan pangan, termasuk penjualan beras tidak sesuai mutu, manipulasi harga, serta pelanggaran ketentuan HET.
Kementan mencatat praktik curang tersebut menyebabkan kerugian konsumen yang ditaksir mencapai Rp 99 triliun, sehingga penindakan tegas dinilai penting untuk menjaga keadilan pasar pangan.
Mentan Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Jaksa Agung atas dukungan penegakan hukum. Dia menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan berdasarkan perintah dan arahan presiden.
Menurut Mentan Amran, pencopotan pejabat dan pencabutan izin merupakan langkah tegas penyelamatan sektor pertanian dari mafia, spekulan, dan praktik yang merusak ekosistem pangan.
Kementan memastikan langkah penertiban akan terus dilanjutkan agar distribusi pupuk tepat sasaran, harga terkendali, dan petani memperoleh keadilan dalam mendukung swasembada pangan nasional.
"Jadi, kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan kalau tidak di-reshuffle, kami beritahu, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden kamu harus dicopot. Jadi, hanya menjalankan perintah, hanya patuh (kepada) Bapak Presiden," kata Mentan Andi Amran Sulaiman. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
