PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu menyatakan kesediaannya untuk menggunakan jasa baiknya dalam mendukung kemungkinan dialog nasional yang inklusif di Venezuela, kata juru bicaranya.
Berbicara kepada para wartawan dalam taklimat harian, jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres baru saja merampungkan pertemuan dengan Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada, yang berlangsung sekitar 45 menit.
"Dalam pertemuan tersebut, sekjen menegaskan kembali posisinya yang telah disampaikan secara terbuka mengenai aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela," ujar Dujarric.
Dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1), yang disampaikan atas namanya oleh Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik Rosemary DiCarlo, Guterres mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir dengan kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensialnya terhadap kawasan itu, serta preseden yang dapat ditimbulkannya terkait bagaimana hubungan antarnegara dijalankan.
"Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati sehubungan dengan aksi militer pada 3 Januari," kata Guterres.
Dia juga menyerukan kepada semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog yang inklusif dan demokratis di mana seluruh elemen masyarakat dapat menentukan masa depan mereka.
Pada 3 Januari dini hari waktu setempat, pasukan militer AS melancarkan serangkaian serangan terhadap Venezuela dan secara paksa membawa Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, kemudian menahan keduanya di New York. Tindakan tersebut memicu kecaman luas.
Berbicara kepada para wartawan dalam taklimat harian, jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres baru saja merampungkan pertemuan dengan Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada, yang berlangsung sekitar 45 menit.
"Dalam pertemuan tersebut, sekjen menegaskan kembali posisinya yang telah disampaikan secara terbuka mengenai aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela," ujar Dujarric.
Dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1), yang disampaikan atas namanya oleh Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik Rosemary DiCarlo, Guterres mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir dengan kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensialnya terhadap kawasan itu, serta preseden yang dapat ditimbulkannya terkait bagaimana hubungan antarnegara dijalankan.
"Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati sehubungan dengan aksi militer pada 3 Januari," kata Guterres.
Dia juga menyerukan kepada semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog yang inklusif dan demokratis di mana seluruh elemen masyarakat dapat menentukan masa depan mereka.
Pada 3 Januari dini hari waktu setempat, pasukan militer AS melancarkan serangkaian serangan terhadap Venezuela dan secara paksa membawa Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, kemudian menahan keduanya di New York. Tindakan tersebut memicu kecaman luas.
