FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti dan konsultan Politik, Saiful Mujani punya pandangan pribadi soal wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD.
Dalam pandangannya itu, Saiful Mujani menyebut ada maksud tertentu dari keinginan untuk berhasilnya wacana ini.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ada keinginan yang disebutnya sebagai keinginan untuk memilih kepala daerah yang lemah.
Karena itu dari wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD bakal terus berkesinambungan ke depannya.
Nantinya bukan hanya kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, bahkan sampai Presiden di pilih oleh DPR.
Belum lagi, Gubernut, Bupati bahkan sampai Walikota yang membuat demokrasi perlahan-lahan hancur.
Dari upaya inilah, Saiful Mujani menyebut ada upaya untuk menginginkan pemimpin yang lemah.
“Menginginkan presiden dipilih oleh dpr/mpr, dan menginginkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd,” tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).
“Sama dengan menginginkan presiden dan kepala daerah lemah,” ungkapnya.
Punya pemimpin yang lemah membuat ini bisa membuatnya berada dibawah kekuasaan DPR, MPR bahkan sampai DPRD.
“di bawah kekuasaan dpr/mpr dan DPRD,” tuturnya.
Jika hal ini benar-benar terwujud ke depannya, Saiful Mujani menyebut ini menyalahi prinsip sistem presidensial
“ini menyalahi prinsip sistem presidensial. @officialMKRI,” terangnya.
Terbaru soal wacana ini, enam dari delapan fraksi di DPR yang kini mendukung usulan tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
“Kalau hitung-hitungan matematisnya, kita kan hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan,” ujar Deddy dikutip dari CNN, Kamis (8/1/2026).
Adapun, enam partai atau fraksi yang dimaksud yakni, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Sedangkan, PKS ingin pilkada tak langsung hanya di kabupaten.
(Erfyansyah/fajar)
